Pemkab-DPRD Situbondo Terancam Digugat Mantan Anggota Dewan

Narwiyoto

Situbondo, Bhirawa
Belum jelasnya nasib pengesahan KUA-PPAS APBD Situbondo tahun 2021 menuai sejumlah protes dari berbagai elemen di Kota Santri Situbondo Senin (4/1).

Yang terbaru muncul sorotan miring dari mantan anggota DPRD Situbondo, Narwiyoto. Dia menilai lambannya pengesahan APBD tahun 2021 menjadi catatan buruk di akhir masa jabatan Plt Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi. Sebab dalam pandangan mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Situbondo itu, baru kali ini terjadi kejadian dimaksud.

Menurut Narwiyoto, Pemkab Situbondo sangat abai dan kurang respek dalam memikirkan nasib masyarakat Kabupaten Situbondo. Terbukti, kata dia, Pemkab Situbondo melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengikuti pedoman penyusunan APBD.

Padahal, ulas Totok-panggilan akrab Narwiyoto-saat ini sudah ada ketentuan penyusunan APBD. “Sudah jelas ada kelalaian dari pemerintah terkait pengesahan APBD tahun 2021 sehingga terlambat seperti saat ini,” jelas Totok.

Masih kata Totok, sesuai ketentuan dalam KUA PPAS seharusnya sudah masuk DPRD pada Juli 2020 dan disahkan pada Agustus 2020. Namun faktanya, sambung Totok, Pemkab Situbondo baru mengirimkan dokumen KUA PPAS pada 20 November 2020.

“Padahal, setelah KUA PPAS disahkan masih ada lagi tahapan berikutnya yakni pembahasan RAPBD 2021 antara DPRD dan Pemkab Situbondo,” jelas Totok.

Mantan anggota dewan dua periode itu menuturkan, sesuai ketentuan APBD 2021 harus sudah disahkan pada akhir November 2020. Jadi kondisi saat ini, ulasnya, sangat tidak masuk akal jika hanya ada waktu 10 hari untuk membahas KUA PPAS yang berlanjut dengan pembahasan RAPBD.

“Untuk apa ada musrembang Desa sampai Kabupaten kalau penyusunan APBD amburadul seperti ini. Padahal sudah jelas ada pedoman penyusunannya,” ungkap Totok.

Masih kata Totok, tidak jelasnya draf APBD 2021 dipicu oleh kelalaian Pemkab Situbondo. Untuk itu, jelas Totok, sebagai masyarakat Situbondo dirinya merasa sangat dirugikan dan berencana melakukan gugatan publik terhadap Pemkab dan DPRD.

“Sudah jelas persoalan APBD itu setiap tahun dibahas. Lalu kenapa baru tahun ini terjadi seperti ini. Untuk itulah saya berencana mengajukan gugatan,” pungkas Totok. [awi]

Tags: