Pembangunan Jembatan Baru Ploso Jombang masih mangkrak menunggu pembebasan lahan sebelah utara Sungai Brantas Jombang. [ramadlan]
Jombang, Bhirawa
Pemkab Jombang, mulai menggarap pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Baru Ploso. Pembangunan jembatan yang menghubungkan Jombang- Babat ini sempat terkendala lahan yang belum bebas.
“Proses pengadaan tanah yang ada saat ini memasuki proses persiapan dari beberapa tahapan yang antara lain perencanaan, persiapan, dan penyerahan. Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah inventarisasi obyek. Setelah terinventarisir data luasan, baru bisa ditaksir angka ganti rugi,”ujar Budi Prabowo salah satu Tim Appraisal usai melakukan Sosialiasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Ploso Baru di Pendopo Kantor Desa Rejoagung, Ploso, Jombang Minggu (5/3) kemarin.
Dikatakan Budi Tim Appraisal (Tim Penaksir/ Penilai) yang di tunjuk Pemkab Jombang memperkirakan harga obyek tanah di sisi utara Brantas yang akan menjadi obyek pembangunan Jembatan baru Ploso akan lebih mahal di bandingkan harga obyek tanah di sisi selatan Brantas yang telah selesai 100 persen pembebasannya.
“Beberapa faktor mempengaruhi perbedaan harga. Kalau angka kita belum bisa sebut ya, tapi secara fisik lokasi nilai komersialnya mungkin lebih mahal yang utara,”ujarnya.
Salah satunya, lanjut Budi adalah di pengaruhi sisi akses jalan maupun kedekatan dari pusat ekonomi. Sisi utara Brantas ( Ploso ) merupakan persimpangan jalan antar provinsi dan titik ekonomi di wilayah ini lebih besar dari selatan Brantas.” Dengan indikator kedekatan dengan Pasar serta Sub Terminal Ploso di bandingkan titik ekonomi sisi selatan Brantas yang hanya ada di seputar Sentul dan Kedungrejo Tembelang, “bebernya.
Sementara itu Budi Winarno, Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Jombang mengatakan rencana pembangunan Jembatan Ploso diperkirakan akan bersifat Multi Years dengan menggunakan beberapa sumber anggaran.”Bisa jadi dua tahunan, namun khusus jembatannya harus selesai dalam setahun karena pertimbangan konstruksi dan lainnya. Untuk pembebasan tanah, Pemkab Jombang menyiapkan 10 Milyard Rupiah. Jika kurang, mungkin akan ada tambahan dari anggaran Provinsi,”papar.
Budi Winarno juga menambahkan, alokasi anggaran yang disiapkan Pemerintah Pusat untuk biaya konstruksi jembatan sekitar 158 Milyard Rupiah. Sedangkan target pembebasan tanah sisi utara Brantas di rencanakan selesai pada April 2017. Luas obyek tanah yang di butuhkan pada sisi utara Brantas di prediksi mencapai angka lebih dari 8.400 meter persegi.
Terkait adanya tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) di sisi utara Brantas yang di perkirakan bakal masuk pada obyek rencana pembangunan Jembatan Ploso Baru, Setiawan, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Jombang menjelaskan fihaknya akan mengirim surat kepada PT. KAI untuk memperjelas ganti rugi bidang asset PT. KAI yang sebagian juga di gunakan masyarakat.
“Kita nanti akan mengirim surat ke mereka ( PT. KAI ), kemudian mereka yang menentukan sistemnya, tentunya sesuai appraisal,”jelas Setiawan.
Selain tiga narasumber di atas, hadir pula Kepala Dinas PUPR Jombang, Hari Utomo, Perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ( BBPJN ) VIII Surabaya, Camat Ploso Suwignyo, Kepala Desa Rejoagung Imam Supi’i serta warga pemilik obyek yang akan menjadi sasaran pembangunan Jembatan Ploso Baru sisi utara Brantas. Sumber dari BBPJN VIII mengklaim desain Jembatan Ploso Baru ini nantinya lebih bagus dari Jembatan Semanggi yang ada di Jakarta. [rur]
