Rombongan Pemkab Jombang terdiri dari unsur BAPPEDA, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas pertanian, BPMPD, serta Bagian Pemerintahan Kabupaten Jombang kunker ke Bojonegoro. (achmad basir/bhirawa)
Jombang, Bhirawa.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kunjungan studi banding dari Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penerimaan kunjungan kerja diterima perwakilan BAPPEDA diruang rapat jalan pahlawan Bojonegoro, Kamis (1/9).
Rombongan Pemkab Jombang ini terdiri dari unsur BAPPEDA, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas pertanian, BPMPD, serta Bagian Pemerintahan Kabupaten Jombang. Pemkab Jombang mengapresiasi peran SKPD dan stakeholder lainnya di Bojonegoro untuk pengendalian harga dan mengembangkan BUMDesa sebagai buffer stock di Bojonegoro.
“Ke depan, semoga kami dapat mengadaptasi apa yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro dalam menjaga ketahanan pangan dengan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, kalangan usaha dan juga melibatkan BUMDesa ditingkat desa,” ungkap Ninik Puji Rahayu selaku ketua Rombongan.
Menurut ketua Rombongan, kunjungan kerjanya ke Bojonegoro tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait pengelolaan buffer stock pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan mendapatkan informasi terkait rencana kerjasama dalam hal pengelolaan inflasi daerah.
“Pemkab Jombang menilai bahwa Kabupaten Bojonegoro telah lebih dahulu melakukan upaya kerjasama antar daerah dengan menempatkan BUMDesa- BUMDesa untuk bekerjasama dengan pihak ketiga,” jelas ketua rombongan saat menjelaskan maksud tujuannya mendatangi Kabupaten Bojonegoro.
Kondisi kedua daerah dirasakan hampir sama karena seperti halnya di Bojonegoro, Pemkab Jombang juga belum mempunyai BUMD khusus yang menangani agrobisnis. “Selain itu Bagian Perekonomian Kabupaten Jombang juga ingin mengetahui lebih jauh kiat tim Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan harga barang di daerah,” ujarnya.
Menanggapi maksud kedatangan Pemkab Jombang, hadir dalam pertemuan SKPD yang mewakili Pemkab Bojonegoro antara lain dari BAPPEDA, Dinkop dan UKM, Disperindag, Bagian Perekonomian, BPMPD, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian.
Mengakomodir apa yang disampaikan oleh BAPPEDA dan BPMPD Jombang, Kabid Ekonomi Kabupaten Bojonegoro, Eryan Dewi Fatmawati menyampaikan, bahwa tata kelola komoditas pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. “Semua stakeholder yang terkait dengan pangan harus dilibatkan termasuk BUMDesa, karena peran BUMDesa ini penting untuk mengembangkan potensi lokal termasuk potensi pertanian di tingkat desa,” jelas Eryan.
Memperkuat BUMDesa sebagai buffer stock pertanian, lanjut Eryan, seperti yang dilakukan oleh BUMDesa Kedungprimpen kec.Kanor; BUMDesa Bendo, Kecamatan Kapas, maupun BUMDesa-BUMDesa lainnya perlu untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, yang diharapkan akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah komoditas pertanian di desanya. Untuk itu pengembangan BUMDesa diarahkan pada pelaksanaan kemitraan baik dengan BULOG maupun dengan pihak swasta lainnya.
Bentuk fasilitasi kemitraan yang telah dilaksanakan Pemkab untuk BUMDesa antara lain dengan melaksanakan kesepakatan perdagangan antara PT. Puspa Agro, salah satu BUMD di Provinsi Jatim dengan BUMDesa-BUMDesa di Bojonegoro untuk komoditas padi dan bawang merah.
“Selain itu, telah dilaksanakan fasilitasi kemitraan BUMDesa Bojonegoro dengan lembaga perbankan, Perguruan tinggi, dan pihak swasta lainnya dalam bentuk CSR serta dalam bentuk kerjasama bisnis dengan distributor pupuk, pabrik pakan ikan, ritel modern, perhotelan, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa BPMPD Kabupaten Bojonegoro, Masirin menambahkan, bahwa dalam pembinaan BUMDesa di kabupaten Bojonegoro dilakukan bersama antara BPMPD dan BAPPEDA kabupaten Bojonegoro.
“BPMPD memberikan Bantuan Keuangan @ 25 juta kepada BUMDesa-BUMDesa yang dibina bersama BAPPEDA, sedangkan BAPPEDA melaksanakan fungsi monitoring evaluating (monev) dan pembinaan langsung kepada BUMDesa-BUMDesa dengan melibatkan 10 tenaga pendamping BUMDesa dan 1 koordinator pendamping untuk 51 BUMDesa pilot project di Bojonegoro,” ujarnya.
Terkait dengan pengendalian harga, Didik Hari S, Kasi Usaha dan Sarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bojonegoro, menyatakan Pemkab akan menggelar pasar murah untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah bakan pokok menjelang Puasa Ramadan.
“Selain itu disperindag Bojonegoro juga telah memiliki website harga online untuk 48 komoditas yang selalu diupdate secara harian, serta mempunyai mekanisme early warning system untuk mengantisipasi kenaikan harga yang terjadi beberapa hari secara berturut turut,” jelasnya.
Juga dijelaskan bahwa pengendalian harga terjadi tidak hanya ketika stock barang sedikit, melainkan juga apabila terjadi overstock melalui pasar lelang di daerah luar Bojonegoro. [bas]
