Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat diwawancarai media ini, Selasa siang (26/11). [Arif Yulianto/Bhirawa]
Jombang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melakukan evaluasi terhadap PT Pertani sebagai penyalur logistik Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Jombang. Langkah tersebut diambil menyusul adanya temuan telur rusak dan tak layak konsumsi pada paket BPNT di Kabupaten Jombang beberapa waktu yang lalu.
“Ya jelas ada (evaluasi), harus itu kita lakukan, kita hentikan kontraknya, kita serahkan sesuai dengan Juknis yang sudah dikeluarkan oleh Kementrian Sosial,” ujar Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab saat diwawancarai sejumlah wartawan usai paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Senin siang (26/11)..
Bupati Jombang juga mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi secara luas terkait pelaksanaan Program BPNT di Jombang. Nantinya, untuk logistik telur dalam program tersebut kata Bupati Jombang, akan diserahkan kepada masing-masing E-Warung.
“Masalah telur ini tidak bisa kita atasi, karena kebutuhan sekian banyak, dan ini nanti akan per bulan, sampai satu tahun. Kita tidak bisa membuat telur ini dengan perhitungan yang tepat, karena ayam ini juga sesuai (bergantung) pada cuaca alam. Untuk itu kita serahkan pada E-Warung saja, biar E-Warung nanti dia mengambil dari Jombang maupun mana, dia sudah punya langganan,” papar Bupati Jombang menerangkan.
Atau paling tidak, lanjut Bupati Mundjidah Wahab, agar tidak lagi terjadi persoalan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu pada program BPNT di Kabupaten Jombang, untuk penyaluran program tersebut di usulkan hanya menggunakan beras saja tanpa telur.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, M Saleh pada hari yang sama melakukan pemantauan ke mitra E-Warung di Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang.
Dinsos Jombang akhirnya meminta penyuplai dalam hal ini PT Pertani agar menghentikan pengiriman telur ke beberapa E-Warung mitra penyaluran paket BPNT di Jombang. Sebaliknya, mitra E-Warung juga diminta mengembalikan telur-telur tersebut.
“Tanggal 23 November (2018) kami putuskan PT Pertani untuk mempertanggungjawabkan yang terjadi. Tindak lanjutnya harus menghentikan penyaluran telur di Jombang untuk Program BPNT ini,” kata M Saleh kepada sejumlah awak media.(rif)
