Pemkab Kediri Ragukan SK Gubernur

Batas Wilayah Gunung KeludKab Kediri, Bhirawa
Pemkab Kediri hingga sekarang masih bingung terkait Surat Keputusan Gurbernur Jatim tentang kepemilikan Gunung Kelud, Sebab hingga sekarang pemkab mengaku belum menerima salinan  SK pencabutan Kepemilikikan Wilayah Gunung Kelud dari Kabupaten Kediri, Rabu (7/1).
Kabag Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) terkait, hingga sekarang pihak pemkab belum menerima SK itu, Menurutnya jika SK itu memang benar seharusnya pihaknya sudah menerima salinan SK itu. “Jika informasinya Blitar sudah menerima SK itu, seharusnya kita juga mendapatkan, apalagi terbitnya SK itu pada 12 Desember 2015 lalu seharusnya kita juga sudah menerima” terang Kabag Humas pada Bhirawa.
Kendati demikian, pihaknya akan berupaya untuk mendapatkan salinan SK itu, dengan meminta ke biro hukum atau biro Pemerintahan Provinsi Jatim melalui permintaan resmi dan secara tidak resmi.”Agar kita tahu apa isi materi dari SK gubernur soal Gunung Kelud ini, dan jika kita sudah tahu isi materi itu baru kita bisa melkukan upaya selanjutnya,” terang Haris Serius.
Dia menjelaskan jika  Gunung Kelud, menurutnya masuk wilayah Pemkab Kediri. Pasalnya gugatan-gugatan yang dilayangkan Pemerinatah Kabupaten Blitar, menemui jalan buntu. Dan Keputusannya tetap dimenangkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri. “Bahkan ketika Pemkab Blitar mengajukan banding, dan sudah keputusan tetap, hasilnya tetap sama, kalau Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri,” pungkasnya.
Sementara anggota Komisi A DPRD Kota Kediri Antox Prapungka Jaya mengatakan, jika SK Gubernur itu memang benar, pihaknya akan segera memnaggil Satker terkait untuk menjelaskan permasalahan tersebut. “Sebab hingga saat ini, Pemkab tidak transparan, kami tidak pernah diajak diskusi terkait status Gunung Kelud itu, dan kami segera akan memanggilnya untumempertanyakan persoalan itu,” ujar Antox.
Dari informasi yang dihimpun, Gubernur Jawa Timur telah SK nomor, 188/828/KPTS/013/2014 tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor, 188/113/KPTS/013/2012 tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah G.Kelud. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat Gubernur nomor 188/2534/011/2014 tanggal 12 Desember 2014.
Siap Pertahankan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menargetkan Batas Wilayah  Gunung Kelud tetap menjadi milik Kabupaten Blitar. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Blitar, Drs. H Rijanto, MM. Pasca Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 2014 secara resmi telah mencabut SK Nomor 188/113/KPTS.013/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2012, yang menjelaskan  bahwa puncak Gunung Kelud masuk wilyah administratis Pemerintah Kediri, pihaknya akan berupaya keras untuk kembali mempertahankannya.
Bahkan hingga kini pasca dikeluarkannya SK pencabutan kepemilikan gunung kelud oleh Pemkab Kediri tersebut, Pemkab. Blitar belum menerima kepastian soal rencana mediasi dengan Pemkab Kediri dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. “Dengan dicabutnya SK 188 membuka peluang yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Blitar mempertahankan batas wilyah di puncak Gunung Kelud yang selama ini di klaim Kabupaten Kediri,” kata Drs. H Rijanto.
Bahkan pihaknya juga berharap untuk penyelesaian persolan ini sesuai dengan Permendagri no 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Selain itu pihaknya juga optimis bisa mempertahankan batas wilayah di puncak Gunung Kelud tersebut dengan berbagi bukti pendukung yang dimiliki.
“Selian kami terus mengumpulkan dokumen-dokuman yang ada, kami juga lakukan kajian akademis bersama ITB sebagai salah satu upaya melakukan kajian keilmuan untuk menentukan batas suatu wilayah Gunung Kelud,” ujarnya.
Sementara perlu diketahui awal sengketa Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kediri adanya surat dari Bakosurtanal tanggal 24 september 2003 yang berisi revisi peta RBI tahun 2001. Mengacu surat tersebut wilayah pncak Gunung Kelud berada di kawasan Kabupaten Kediri yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Blitar.
Bahkan selama ini yang melakukan pengelolaan puncak Gunung Kelud adalah Pemerintah Kabupaten  Kediri. Kemudian juga disusul keluarnya SK Gubenrur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS.013/2012 yang menyatakan kepemilikan wilayah tersebut adalah Kabupaten Kediri yang akhirnya dilayangkan gugatan PTUN oleh Pemkab Blitar atas keputusan Gubernur Jatim tersebut. [van,htn]

Rate this article!
Tags: