Pemkab Lamongan Mantapkan Reformasi Birokrasi

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat menyerahkan hasil evaluasi kinerja kepada perangkat daerah di Kabupaten Lamongan dan mengajak untuk menjadikan momen tersebut sebagai momen untuk evaluasi, mendorong dan memotivasi kinerja perangkat daerah. (alimun hakim/ bhirawa).

Lamongan, bhirawa.
Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dari implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan, Pemkab Lamongan pada Selasa (14/2) melaksanakan kegiatan awarding juga pemantapan reformasi di Tanjung Kodok Beach Resort (TKBR) Paciran.

Reformasi birokrasi ini sendiri merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah . Tujuannya ,agar berdaya guna dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan melalui peningkatan kinerja birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten, berorientasi pelayanan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Bupati Lamongan Yuhronur Efendi setelah menyerahkan hasil evaluasi kinerja kepada perangkat daerah di Kabupaten Lamongan, mengajak untuk menjadikan momen tersebut sebagai momen untuk evaluasi mendorong dan memotivasi kinerja perangkat daerah.

“Awarding ini mari kita maknai sebagai sebuah momentum untuk evaluasi, karena dengan awarding ini kita terdorong, kita termotivasi untuk memperbaiki, agar kita tahu apakah benar pengelolaan di lingkungan unit kerja masing-masing sudah sesuai dengan ketentuan yang digariskan, dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” ujar Pak Yes.

Bupati juga mengungkapkan terima kasih atas kebersamaan setiap lini perangkat daerah Kabupaten Lamongan dalam menciptakan manajemen pengelolaan pemerintahan yang baik. Hal ini terbukti dengan diraihnya predikat SAKIP A lima tahun berturut oleh Kabupaten Lamongan.

Selain itu kabupaten lamongan juga mengalami peningkatan indeks reformasi birokrasi dari B menjadi BB, pelayanan publik dengan kategori prima atau berpredikat A, sistem merit berpredikat baik, MCP (Monitoring Center of Prevention) yang menjadi peringkat atas di tingkat provinsi dan nasional, opini BPK wajar tanpa pengecualian, dan PPD (Perencanaan Pemerintah Daerah) terbaik se Jatim.

“Ini sebagai evaluasi bagi unit kerja, juga sebagai alat untuk mengukur sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan oleh perangkat daerah. Pada kesempatan ini juga saya berharap dengan dukungan dan kerjasama juga pendampingan dari Biro Organisasi Jawa Timur, tata kelola pemerintahan dan birokrasi Pemkab Lamongan dapat semakin mantap,” tutup Pak Yes.

Dilaporkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan bahwa tahun 2022 predikat reformasi birokrasi Lamongan memiliki skor 70,02 (predikat BB), SAKIP bertahan di predikat A dengan skor 82,64 juga indeks implementasi berAKHLAK masuk dalam kategori B yakni 61,28% (cukup sehat).

“Telah dilaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah semester II tahun 2022, dan selanjutnya diberikan reward kepada seluruh perangkat daerah atas pencapaian kinerjanya di tahun 2022,” lapor Sekda Nalikan.

Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Supriyadi mewakili Kepala Biro Organisasi Jawa Timur, menyampaikan sosialisasi tentang Sistem Kerja sesuai dengan Permenpan Nomor 7 Tahun 2022. [aha.yit.gat]

Tags: