Bupati Lumajang Drs.As at Malik ketika membuka giat Sarasehan Kesehatan dan Deklarasi Janji Perbaikan Pelayanan (JPP) Puskesmas yang digelar di Aula kantor BKD pada Senin (4/9) .
(Tingkatkan Layanan Kesehatan)
Lumajang, Bhirawa
Sinergi seluruh stake holder diperlukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk menekan angka kematian Ibu dan bayi atau balita. Bupati Lumajang Drs.As at Malik melanunching Deklarasi Janji Perbaikan Pelayanan (JPP) Puskesmas di Aula kantor BKD pada Senin (4/9) .
Paska deklarasi ,Bupati Limajang, Drs.As at Malik, mengimbau kepada jajaran Puskesmas untuk lebih serius dalam memberikan pelayanan terutama dalam menekan angka kematian Ibu dan bayi atau balita sebagai bagian dari upaya untuk menghadapi MEA.
“Untuk menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), diperlukan SDM yang handal,hal ini dapat terwujud bila indeks pembangunan manusia terus meningkat, dan salah satu komponen IPM adalah derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari angka kematian ibu,bayi dan balita,” ujarnya.
Hadir dalam giat yaitu Wakil Bupati ,Ketua DPRD dan Ketua Komisi D,Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang, Kepala OPD terkait, diantaranya jajaran Dinkes serta seluruh Kepala Puskesmas dan seluruh Camat se Kabupaten Lumajang,serta dari Penakib Jawa Timur yaitu Ketua Satgas Pelayanan Kesehatan Dasar) Dr. Moh. Huda Suhargono Sp.OG sebagai Nara sumber.
Lebih lanjut Bupati juga menegaskan agar bahaya pre eklamsi dan pentingnya rujukan sejak dini harus menjadi prioritas. Berdasarkan jumlah data angka kematian ibu melahirkan di Lumajang sampai dengan bulan Agustus 2017 sebanyak 7 orang (87/100.000 Kelahiran Hidup ) dengan penyebab hampir 90 % karena pre eklamsi (Keracunan Kehamilan) sedangkan angka kematian bayi sampai dengan semester 1 sebanyak 65 kasus kematian bayi (8/1000 Kelahiran Hidup).
Sedangkan untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan jumlah tenaga kesehatan yang minim menurutnya perlu adanya pelibatan tokoh masyarakat dan stage holder yang ada agar dapat menjembatani komunikasi antara pemberian layanan dan yang diberi pelayanan untuk memperkecil ketidakpuasan masyarakat.
“Saya sangat berharap kepada kelompok kerja masyarakat peduli kesehatan (Pokja MPK), maupun komunitas masyarakat peduli kesehatan (KMPK) untuk berperan dalam memberikan buah pikiran dan solusi terbaik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya .(Dwi)
