Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang; Ir. Indah Amperawati, MSi.
Lumajang, Bhirawa
Gembar-gembor alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 1 Miliar dari pemerintah pusat untuk setiap desa di Indonesia ternyata tidak bisa diyakini penuh. Pemerintah pusat hanya mengalokasikan dana tersebut secara beragam tidak seragam alias sama dari jumlah nominalnya. ”Masing-masing desa maksimal akan mendapatkan pencairan Rp 600 juta saja,” kata Ir. Indah Amperawati, Msi, Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang.
Menurut Ir. Indah Amperawati, sesuai rapat dengan Kementrian Desa, saat ini pencairan dana desa belum mencapai milyaran rupiah bagi setiap desa. Masing-masing desa baru mendapatkan pencairan Rp 600 juta saja. ”Dan pencairannya akan dilakukan akhir Mei karena harus dipersiapkan betul,” tambahnya.
Selain itu sebelum pencairan dana desa dilakukan, Pemkab Lumajang akan diundang ke Jakarta mengikuti Trainer of Trainee (TOT) di Kementerian Keuangan. “Yang hadir dana TOT Kementrian Keuangan dari berbagai SKPD. Antara lain dari Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM), Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD),” imbuhnya.
Indah Amperawati mengungkapkan proporsi pencairan dana desa tersebut, sebelumnya masing-masing desa telah mendapatkan pencairan sebesar Rp200 juta dan ditambah pencairan yang akan dilakukan bulan Mei ini sebesar Rp400 juta. “Jadi keseluruhannya maksimal hanya Rp600 juta. Tapi angka segitu besar lho, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan dana Alokasi Dana Desa,” paparnya. [yat]
