Foto: ilustrasi
Kab.Madiun, Bhirawa
Pemkab Madiun meminta Pemprov Jatim mempercepat proses pengurusan izin pertambangan di wilayahnya menyusul banyaknya pembangunan infrastruktur tahun 2016 yang terganggu.
“Saya instruksikan Bagian Sumber Daya Alam untuk segera mengambil langkah pengawalan supaya izin-izin tambang yang diajukan ke Pemprov Jatim segera selesai. Jangan sampai proyek yang sedang dikerjakan terganggu karena tidak ada material,” ujar Bupati Madiun Muhtarom kepada wartawan di Madiun, Kamis (28/1).
Menurut dia, saat ini aktivitas sejumlah perusahaan pertambangan terhenti dan membuat pasokan material untuk proyek tahun 2016 terhambat karena izinnya belum keluar. Akibatnya, pembangunan infrastruktur tahun 2016 menjadi terganggu.
Di antaranya, proses pembangunan proyek Masjid Agung di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Mejayan, Caruban, yang dimulai sejak anggaran perubahan 2015 menjadi tersendat akibat pasokan tanah uruk berkurang.
“Itu karena pengusaha belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemprov Jatim dan saat ini sedang mengurusnya,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Madiun, Dwi Budiarto, mengatakan dari 21 pemohon izin, sudah ada tujuh lokasi pertambangan yang izin usaha pertambangan (IUP) operasional dan produksinya hampir selesai.
“Diperkirakan, pada pertengahan bulan Februari nanti, yang tujuh itu sudah bisa keluar semua izinnya,” ungkap Dwi Budiarto.
Ke-7 lokasi pertambangan tersebut masing-masing terletak di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan seluas sekitar 2,5 hingga 3 hektare. Dua lokasi lain yaitu di Desa Tulung, Kecamatan Saradan dengan luas sekitar 25 hektare.
Selain itu, terdapat dua lokasi penambangan tanah uruk dan satu lokasi penambangan pasir berada di wilayah Kecamatan Dagangan serta satu lokasi tambang tanah uruk di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu dengan luas sekitar tujuh hektare.
“Selain tujuh itu, masih ada 14 perusahaan lainnya yang sedang dalam proses. Kemungkinan pertengahan tahun ini akan ada lagi tambahan lokasi tambang dengan izin resmi,” katanya. [dar,ant]
