Pemkab Malang Belum Alokasikan Lauk Pauk

Kab.Malang, Bhirawa
Di saat PNS seluruh pemda sudah mengalokasikan anggaran tunjangan tanbahan penghasilan, PNS Pemkab Malang harus bersabar. Pasalnya Pemkab Malang masih belum bisa memberikan uang lauk pauk kepada PNS. Sebab anggarannya sangat besar.
“Hasil simulasi 2010, dengan uang lauk pauk hanya Rp 5000 per hari, maka akumulasi anggarannya Rp 23 miliar,” jelas Abdul Malik, Sekda Kabupaten Malang, Senin (21/9).
Hal itu karena jumlah PNS Pemkab Malang sekitar 17.000-an pada 2010. Tapi jumlah itu sudah berkurang karena setiap tahunnya ada 500 – 700 PNS yang pensiun dan tidak ada gantinya karena kebijakan moratorium.
Menurut Malik, walaupun ada instruksi dari Menteri Keuangan untuk pemberian uang lauk pauk atau uang makan, tetapi besarannya tetap menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah.
Dikatakan kalau Pemkab Malang masih belum mampu karena anggarannya cukup besar. Sebab dari APBD tahun ini, untuk membayar gaji PNS saja sudah menyerap lebih dari 60 persen. Sehingga kalau dipaksakan, maka dikhawatirkan tidak ada pembangunan karena dana yang ada hanya untuk mengurusi PNS.
Menurutnya, ia tidak bisa memprediksi kapan Pemkab Malang mampu memberikan uang lauk pauk. “Ya kalau ada kemampuan di APBD. Tapi masalahnya banyak program yang perlu diprioritaskan untuk mendukung tercapainya visi misi Madep Mantep,” tukasnya.
Pemberian tunjangan uang makan bisa terealisasi jika ada pemasukkan Rp 40 miliar di APBD. Namun saat ini saja APBD Kabupaten Malang masih defisit Rp 147 miliar. Sementara dari otak atik biaya makanan dan minuman di SKPD, totalnya hanya Rp 2 miliar. Jadi, lanjutnya, tidak bisa diambilkan dari anggaran mamin SKPD karena kebutuhannya Rp 23 miliar.  [sup]