Pemkab Malang Belum Terima SK Larangan Mudik dari Pusat

Sekda Kab Malang Wahyu Hidayat. [cahyono/bhirawa]

ASN Nekat Mudik Lebaran Belum Diputuskan Sanksi
Pemkab Malang, Bhirawa
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy telah resmi melarang mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, mulai sejak tanggal 6-17 Juni 2021.

Sedangkan larangan mudik tersebut, karena angka penularan dan kematian Corona Virus Disease (Covid-19) masih tinggi terutama pasca libur panjang.

Namun larangan mudik lebaran itu, Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Pusat belum diterima oleh sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Malang.

“Kami belum terima SK tentang larangan mudik lebaran, namun dirinya untuk sementara ini menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik lebaran pada tahun ini. Sedangkan pertimbangannya karena kita tidak mengetahui, apakah mereka membawa Covid-19, atau tidak,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Minggu (28/3), kepada wartawan.

Berdasarkan Menteri PMK, masih dia katakan, mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur Kementerian dan lembaga terkait.

Sehingga untuk kegiatan keagaman dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan akan diatur Kementerian Agama (Kemenag), dan berkonsultasi dengan organisasi keagamanan.

Sedangkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tidak boleh ada aktivitas mudik. Menurut Wahyu, meski dirinya telah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 sebanyak dua kali, dirinya memutuskan untuk tidak mudik ke kampung halaman saat lebaran, karena untuk menjaga agar bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Saya kan sudah divaksin dua kali, tapi dirinya tetap harus menjaga baik itu menjaga diri kita pribadi maupun keluarga kita, nanti kalau ada apa-apa malah jadi permasalahan. Sehingga untuk bersilaturahmi kami sarankan melalui virtual saja,” pintanya.

Sedangkan, lanjut dia, dirinya sangat setuju dengan larangan mudik lebaran. Sehingga tidak ada salahnya, karena sekarang ini masih berlangsung Pandemi Covid-19, dan jika pertimbangannya pandemi, maka tidak ada salahnya untuk sementara kita tunda mudik.

Meski Pemerintah Pusat sudah menyatakan melarang mudik lebaran, namun dirinya hingga saat ini belum mempertimbangkan pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Malang.

“Dan dirinya belum bisa memberikan putusan sanksi bagi ASN pada saat libur lebaran mendatang. Karena sampai dengan saat ini Pemkab Malang belum mendapatkan instruksi khusus atau SK terkait larangan mudik lebaran tersebut,” terang Wahyu. [cyn]

Tags: