Pemkab Malang Optimalkan PAD dengan Menaikan Tarif Restribusi  

Pjs Bupati Malang Sjaichul Ghulam. [cahyono/Bhirawa]

Kab Malang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya dalam  mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga ada beberapa sektor yang diproyeksikan akan ada perubahan tarif restribusi. Sedangkan untuk melakukan perubahan tarisf restribusi tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah dibahas antara eksukutif dan legislatif.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Malang Sjaichul Ghulam, Minggu (18/10), kepada wartawan mengatakan, optimalisasi PAD Kabupaten Malang sudah kita bahas dalam Raperda dengan Anggota DPRD Kabupaten Malang. Sedangkan Raperda itu   

tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. “Jadi poin utama pembahasan Raperda yakni melalui rapat paripurna antara eksukitf dengan legislatif,” tuturnya.

Dia menjelaskan, mengenai Raperda tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat beberapa sektor retribusi yang akan mengalami perubahan tarif. Diantaranya, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Selain perubahan tarif restribusi, lanjut Ghulam, yang kini juga merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Malang, juga ada pencabutan tarif retribusi. Sedangkan pencabuan tarif retribusi itu karena telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau untuk memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka diharapkan akan mampu menaikan tarif restribusi,” paparnya.

Menurut Ghulam, ada beberapa sektor pencabutan tarif retribusi, yakni meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang. Sehingga Raperda tentang Jasa Umum dan Usaha ini, kata dia, akan kami sesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.

“Karena hal ini mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, maka hasil pembahasan dengan anggota dewan selanjutnya akan kita ajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk dievaluasi,” pungkasnya. [cyn]

Tags: