Aktivitas lokalisasi Suko di Kecamatan Sumberpucung. Pemkab Malang berencana akan menutup 7 lokalisasi di wilayah setempat pada November 2014.
Malang, Bhirawa
Pemkab Malang berencana menutup tujuh lokalisasi di wilayah Kabupaten Malang pada November 2014. Namun tidak seperti penutupan di lokalisasi Dolly, Surabaya, Pemkab Malang tidak menyediakan kompensasi berupa uang pada sekitar 327 PSK dan 84 mucikari yang tinggal di tujuh lokalisasi itu.
“Pembubaran lokalisasi itu sesuai dengan aturan dari Gubernur Jawa Timur. Kami tidak ada kompensasi karena berbeda dengan Dolly. Dari awal Pemkab Malang tidak pernah memberi izin atas praktik lokalisasi itu. Sosialisasi sudah berjalan sejak Juli kemarin,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Abdul Malik, Minggu (10/8).
Malik yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penutupan Lokalisasi Kabupaten Malang ini menyatakan lokalisasi akan diubah fungsinya agar tidak kembali digunakan sebagai lokalisasi setelah ditutup.
Lokalisasi Suko di Kecamatan Sumberpucung misalnya, akan diubah menjadi sentra karaoke mengingat di lokalisasi dengan 112 PSK dan 34 mucikari tersebut terdapat sekitar 20 wisma yang menyediakan layanan karaoke. Sementara lokalisasi Kebobang di Kecamatan Wonosari akan dijadikan pusat kerajinan makanan olahan khas Gunung Kawi, yaitu ubi jalar Gunung Kawi.
“Lima lokalisasi lain juga akan berubah fungsi, hanya tinggal Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Dinas Koperasi yang akan mencari bentuknya, disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing,” ujarnya.
Data milik Pemkab menyebut jumlah PSK di Kebobang mencapai 30 orang dengan satu mucikari. Lima lokalisasi lain yaitu Kalikudu Kecamatan Pujon sebanyak 20 PSK dan satu mucikari. Lokalisasi Slorok Kecamatan Kromengan terdapat 52 orang PSK dan 14 mucikari.
Lokalisasi Girun Kecamatan Gondanglegi ada 86 orang PSK dan 20 mucikari. Lokalisasi embong miring Kecamatan Ngantang terdapat 12 PSK dan satu mucikari. Lokalisasi Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan terdapat 15 orang dan satu mucikari.
“Per April 2014 total ada 327 PSK dan 84 mucikari. Kami akan mengupayakan yang terbaik agar prostitusi tidak menjalar ke tempat yang tidak berdosa dan penyakitnya tidak semakin menular,” katanya.
Pihak Pemkab akan memberikan pembekalan keterampilan pada penghuni lokalisasi dengan melibatkan Dinas Koperasi dan Bank Jatim untuk memberikan suntikan modal usaha mikro dengan konsep dan hasil nyata.
“Total ada dana bergulir sebesar Rp 7,1 miliar. Ini tidak hanya untuk PSK saja, tetapi bisa dipinjamkan sebagai modal bagi mereka yang memenuhi persyaratan, termasuk penghuni lokalisasi,” ujarnya.
IMS Tak Terkontrol
Sementara itu rencana penutupan tujuh lokalisasi di wilayah Kabupaten Malang meresahkan sejumlah penghuni lokalisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Rencana penutupan yang belum jelas dikhawatirkan akan menimbulkan lokalisasi baru lain tanpa ada pengendalian terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS). Data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2014 mencatat 75 persen pengidap IMS berasal dari kelompok Pekerja Seks Komersial. LSM yang fokus mendampingi PSK di Jawa Timur, Paramitra menyebut penutupan lokalisasi yang terpusat dikhawatirkan akan berdampak pada penularan IMS yang tidak terkontrol.
Manajer Program Yayasan Paramitra wilayah Malang Raya, Sudarmaji mencontohkan dampak penutupan lokalisasi Dolly yang imbasnya terasa di berbagai wilayah lain di luar Surabaya. Menurutnya banyak PSK asal Dolly yang turun ke daerah lain untuk melanjutkan profesi mereka di lokalisasi baru, termasuk Malang Raya dan Pasuruan.
“Di Kabupaten Malang ada di wilayah Singosari, Pakisaji, Wagir, Sitiarjo dan Pujon. Di wilayah Kota Malang juga muncul di sekitar Stasiun Kota Baru, Klojen. Di Tretes, Prigen, paling banyak ditemukan lokalisasi dadakan pindahan dari Dolly. Mereka memilih turun di jalan, tidak masuk ke lokalisasi karena mudah terdeteksi,” kata Sudarmaji, Minggu 10 Agustus.
Menurutnya jumlah PSK di lokasi yang tidak tetap, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan PSK yang ada di lokalisasi terpusat. Sudarmaji mengatakan dia mengalami kesulitan ketika hendak memberikan pendampingan serta pembinaan pada PSK terkait kesehatan reproduksi.
Sementara pendampingan kesehatan pada PSK di lokalisasi terpusat menurutnya juga membutuhkan waktu yang lama. Sudarmaji mengatakan tidak mudah mengajak PSK untuk melakukan cek kesehatan rutin setiap bulan.
“Yang di jalanan ada lebih dari 300 PSK di wilayah Malang Raya saja. Mereka ini selalu berpindah-pindah. Susah pendampingannya. Kami khawatir tanpa strategi yang tepat, penutupan serempak juga akan berdampak pada penularan IMS yang tidak terkontrol,” ujarnya.
Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencatat jumlah penderita Infeksi Menular (IMS) pada 2013 mencapai 7.130 orang dengan 65 persen di antaranya adalah PSK, 011 persen waria, 3,7 persen pasangan berisiko tinggi dan 0,15 persen adalah pelanggan PSK dan Waria.
Jumlah penderita IMS sejak Januari hingga Mei 2014 tercatat sebanyak 2204 penderita dengan 75 persen di antaranya adalah PSK, waria 1 persen, pasangan berisiko tinggi 2 persen, pelanggan PSK dan waria 0,18 persen dan lain-lain sekitar 22 persen. Sebanyak 800 di antara 2204 penderita IMS adalah penderita HIV/AIDS. Data tersebut dikumpulkan dari 14 layanan IMS yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang.
Artinya ada sekitar 1653 PSK yang menderita IMS . Data tersebut berbeda dengan data jumlah PSK yang tercatat sebagai penghuni di tujuh lokalisasi wilayah Kabupaten Malang,
“Banyak PSK yang tidak tinggal menetap di satu lokalisasi. Sistemnya mereka berpindah-pindah, kalau Suko yang sedang ramai banyak PSK akan masuk ke Suko,” kata Iwan Pendamping Kesehatan di Lokalisasi Kebobang, Kecamatan Wonosari.
Dia berharap Pemkab memiliki strategi pendampingan kesehatan yang tepat untuk mencegah penularan IMS. “Belum tahu bentuk pendampingan kesehatan secara konkrit. Semoga lebih baik dari sekarang karena tidak mudah merangkul PSK untuk sadar kesehatan,” jelasnya. [mut]
