Pemkab Malang Terapkan Denda dan Saksi Sosial Pelanggar Protokol Kesehatan

Bupati Malang HM Sanusi

Kab Malang, Bhirawa
Angka pasien positif Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Malang terus bertambah, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

Bupati Malang HM Sanusi, Kamis (18/6), kepada Bhirawa mengatakan, untuk meminimalisir penyeberan Covid-19 di Kabupaten Malang perlu adanya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan di masa Covid-19. Karena jika masyarakat tetap saja tidak disiplin dalam menjalankan prtokol kesehatan, maka hal ini akan terus meningkatnya jumlah pasien terinveksi Covid-19. “Kami akan ketatkan Physical Distancing, dan itu wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya.

Dan jika, masih dia tegaskan, warga Kabupaten Malang masih tetap membandel dalam melanggar protokol kesehatan, maka pihaknya akan memberlakukan denda dan sanksi sosial. Sedangkan untuk menerapkan denda dan sanksi sosial tersebut, dirinya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang akan segera memberlakukan sanksi sosial dan denda bagi masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan. Sedangkan denda dan sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, langsung dikenakan sanksi ditempat.

“Kejari Kepanjen saat ini sedang merumuskan sanksi sosial dan denda yang cocok untuk diterapkan. Namun, sanksi kurungan penjara bagi pelanggar protokol keshatan itu yang tidak boleh. Tapi untuk saksi sosial bisa saja mereka harus ikut membersihkan sampah, baik itu di pasar maupun dijalanan,” ujar Sanusi.  

Sementara itu, Kepala Kejaksaan (Kajari) Kepanjen, Kabupaten Malang Edi Handojo SH mebenarkan, jika pihaknya akan memberlakukan sanksi sosial dan denda kepada warga Kabupaten Malang yang telah melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Hal itu agar mereka jerah dan selanjutnya mematuhi protokol kesehatan. “Teknisnya nanti petugas akan menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pelanggar, dan jika mau ngambil harus membayar denda,” ujarnya.

Dengan kita terapkan denda bagi pelanggar protokol kesehatan, kata dia, tentunya mereka pasti memakai masker jika keluar ruamh. Karena daripada terkena denda, maka mereka lebih memilih mamakai masker. Sedangkan denda yang akan kita terapkan nanti, besaran nominalnya sebesar Rp.100 ribu. Dan denda bagi pelanggar protokol kesehatan yang akan kita terapkan di Kabupaten Malang, lebih rendah jika dibandingkan Daerah Istimewa Ibukota (DKI) Jakarta, yakni sebesar Rp 250 ribu.  

“Jadi kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Malang, jika tidak ingin di denda dan saksi sosial, maka penuhi aturan pemerintah yaitu gunakan masker saat keluar rumah. Tapi jika tetap membandel dan tidak patuhi protokol kesehatan, denda dan sanksi siap menanti,” tandas Edi. [cyn]

Tags: