Pemkab Malang Tetapkan UMK Hanya Rp 1,9 juta

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Kab Malang, Bhirawa
Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten.Kota (UMK) 2015 oleh Guburnur Jawa Timur (Jatim), sebesar Rp 1,9 juta, masih dianggap terlalu  rendah oleh Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Malang. Padahal, SBSI tealh mengajukan kenaikan UMK sebesar Rp 2.050 juta.
Sehingga dengan angka UMK Kabupaten Malang yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jatim tersebut, kata Divisi Advokasi dan Hukum SBSI Kabupaten Malang Safril M (Caping), Minggu (23/11), kepada Bhirawa, tidak sesuai dengan kebutuhan buruh. Dan selain itu, angka 1,9 juta belum dipengaruhi harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sedangkan angka UMK Kabupaten Malang itu, jelas dia, telah disepakati antara Bupati Malang H Rendra Kresna dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Sehingga hal itu telah kita persoalkan, karena lebih condong usulan Apindo. “Padahal, Bupati Malang tersebut juga sebagai Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim, namun dia tidak mampu dalam memberikan aspirasi para buruh terkait dengan kenaikan UMK 2015,” paparnya.
Dirinya menduga, lanjut Caping, bahwa Bupati Malang dalam penentuan UMK kabupaten setempat, ada deal-deal tertentu dengan para pengusaha. Sehingga usulan UMK sebesar Rp 2,050 juta, yang dilakukan para buruh dan SBSI tidak mendapatkan perhatian, dan terkesan bupati malah berpihak kepada pengusaha. Sehingga kami dan para buruh sangat kecewa dengan bupati, yang telah mensepakati kenaikan UMK sebesar Rp 1,9 juta.
Sementara itu,  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang Razali  menjelaskan, bahwa kenaikan UMK 2015 sebesar 20 persen. Dan  tingginya angka UMK itu dikarenakan biaya hidup di Kabupaten Malang cukup tinggi. “Kenaikan UMK Kabupaten Malang sebesar 20 persen. menurut saya sudah cukup tinggi, dan sudah sesuai dengan Kebutuhan Hiup Layak (KHL),” paparnya.
Ia menegaskan, sebelum ditetapkan angka UMK oleh Gubernur Jatim, Bupati Malang mengusulkan kenaikan UMK diatas 20 persen. Namun, dari kesepakatan bersama baik dengan dewan pengupahan maupun Apindo, maka ditetapkan UMK Kabupaten Malang disepakti naik dari Rp 1.635.000 menjadi Rp 1/962.000. Sehingga kenaikan UMK tersebut, hal itu sudah masuk pada kenaikan harga BBM.
Razali mengaku, jika hingga saat ini dirinya belum menerima surat penetapan UMK 2015. Dan saat ini Disnakertrans menunggu surat resmi penetapan UMK 2015 dari Gubernur Jatim H Soekarwo (Pakde Karwo). “Yang selanjutnya, akan kita lakukan sosialisasi kepada pengusaha se-Kabupaten Malag,” terangnya.
Disebutkan, di Kabupaten Malang ini terdapat kurang lebih 20 ribu pekerja dari berbagai multi sektoral, yang tersebar di 1000 perusahaan. Sehingga dengan banyaknya jumlah berdirinya perusahaan di wilayah Kabupaten Malang, maka tidak semua persuahaan memberikan UMK sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sebab, dari sekian ribu perusahaan yang ada di kabupaten ini, sebagain tidak mampu memberikan kenaikan UMK pada pekerjanya.
Sehingga perusahaan tersebut, tutur Razali, kita wajibkan untuk  mengajukan permohonan penangguan UMK 2015. “Dan jika ada perusahaan tidak mampu dalam memberikan kenaikan UMK, lalu bila tidak mengajukan permohonan penangguan UMK, maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang (UU) ketenagakerjaan,” tegas dia. [cyn].

Tags: