Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Czi Budi Pamudji menjadi Inspektur upacara Harkitnas 2017 di Halaman Pemkab Mojokerto.
(Bupati Bupati Tekan Indeks Kesenjangan)
Kab Mojokerto, Bhirawa.
Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Czi Budi Pamudji, memimpin upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-109 Tahun 2017, di pelataran Kantor Pemkab Mojokerto, Senin (22/5) kemarin.
”Presiden Jokowi tahun ini mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan bidang pembangunan. Awal 2017 ini, meski angkanya membaik dari tahun sebelumnya, koefisien Nisbah Gini atau Gini Ratio (ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk) masih sekitar 40%. Presiden meminta para aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan itu dengan langkah yang multidimensi,” terang Budi Pamudji membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudi Antara.
Persoalan pemerataan memang menjadi masalah bagi hampir semua bangsa. Beberapa bahkan tercatat memilik indeks lebih tinggi, bahkan lebih senjang dari Indonesia. Mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial, merupakan penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar negara yang tidak ingin adanya jurang pembatas kesejahteraan. Pemikiran inilah yang menjadi latarbelakang tema Harkitnas 2017 yakni Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional.
”Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di semua sektor. Di sektor kelistrikan misalnya, pembangunan telah dilakukan di 2.500 desa . Kebijakan pemerataan dilakukan lewat subsidi listrik untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp12 triliun yang kemudian dialihkan untuk sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” tambah Budi.
Perlu diketahui juga bahwa pemerintah segera menyelesaikan Proyek Jl Raya Trans-Papua sepanjang 3.800 kilometer yang pembangunannya hampir selesai. Di bidang agraria, pemerintah telah meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), yang bertumpu pada tiga pilar yakni lahan, kesempatan dan SDM.
Kebijakan ini fokus pada reforma agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional. Melalui reforma agraria, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan pemberian legalitas akses Perhutanan Sosial pada masyarakat bawah.
Selain di atas, pemerintah juga memberi perhatian penuh pada sektor Kominfo melalui Palapa Ring. Yakni membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional, untuk akses internet cepat (broadband) bagi masyarakat Indonesia.
Budi Pamudji di akhir sambutan menyebutkan, dimensi baru dalam lanskap sosial budaya seluruh umat manusia yang tercakup dalam kata digitalisasi.
”Berkah digitalisasi hampir menyentuh semua aspek pembangunan. Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari, bisa dipangkas hingga enam kali lebih cepat dari semula. Kita berhadapan dengan tantangan baru, termasuk di dalamnya sebuah ancaman. Kita tidak boleh meninggalkan orientasi mewujudkan pemerataan pembangunan berkeadilan sosial,” pungkas Dandim.
Ikut hadir dalam upacara kemarin diantaranya unsur Forkopimda Kab Mojokerto, Sekretaris Daerah Kab Mojokerto, Herry Soewito, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kab Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa. [kar.adv]
