Bupati Mustofa Kamal Pasa memberikan sambutan dihadapan masyarakat dalam kegiatan sambang desa.
(Kampung dan Gapura Majapahit, Hunian Khas Para Kawulo Abad ke-14 Jadi Andalan)
Kab Mojokerto, Bhirawa.
Pemkab Mojokerto terus berupaya mengaplikasikan grand design agenda prioritas Nawacita, khusunya mendorong dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Ini tercermin dari dana Bantuan Keuangan (BK) Desa Pemerintah Kabupaten pada 2017 yang mencapai Rp50 miliar kepada 45 desa yang tersebar di 17 kecamatan.
Diantaranya Kec Gedeg, Dawarblandong, Kemlagi, Trawas dan Jetis. Dana di atas bahkan menunjukkan angka kenaikan Rp19 miliar dari tahun 2016 lalu, yang hanya Rp31 miliar.
Dana-dana ini difungskikan untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur, peruntukkannya difokuskan terutama untuk pembangunan jalan beton rigid dan aspalisasi. Begitu juga dengan proyek pembangunan pagar atau gapura di Kampung Majapahit sebagai lumbung wisata Kab Mojokerto. Pembangunan berkelanjutan memang terus dilakukan demi mendongkrak nilai jual perkampungan yang disulap dengan gaya khas hunian para kawulo (rakyat biasa) di abad ke-14 ini.
Penerima BK Desa dengan anggaran cukup besar di tahun 2017 ini menyasar tiga desa, yakni Desa Watesumpak, Panggih, dan Sentonorejo, Kec Trowulan. Tiga desa dinilai memiliki potensi kuat dan program pembangunan cukup besar. APBD Kab Mojokerto mengalokasikan dana kurang lebih Rp8 miliar.
Dana APBD sebesar Rp1 miliar sebelumnya telah digelontorkan untuk rehab situs bersejarah Makam Troloyo di Sentonorejo, pada tahun 2016 kemarin. Mengikuti rehab area parkir, pujasera, mushollah, sarana sanitasi yang mencapai Rp2 miliar. Tahun 2017 ini selanjutnya digelontor Rp3 miliar lagi dari sumber yang sama yakni APBD.
Menyusul Desa Panggih dan Watesumpak yang digelontor bantuan sebesar Rp3 miliar dan Desa Jatipasar senilai Rp2 miliar. Desa Panggih sendiri jika diuaraikan lebih detail, tercatat sudah ada 1.230 meter pagar bergaya Majapahitan termasuk jalan menuju petilasan Hayam Wuruk. Ada enam gapura perbatasan yang mengusung konsep sama, berdiri kokoh dengan ketinggian kurang lebih tiga meter.
Kepala Desa Panggih, Heriwati, mengungkapkan antusiasme warga sangat tinggi. Mereka sangat mendukung program Pemkab Mojokerto yang dinilai cepat dan sesuai.
”Panjang yang dibangun awalnya (pagar Majapahit) 900 meter, namun kini meningkat menjadi 1.230 meter. Warga merasa terbantu dan diuntungkan dengan program ini. Sebagian besar pagar sudah dipasang terakota (kesenian tembikar seperti patung atau sejenisnya), cuma beberapa saja yang belum. Pembiayaan semuanya kita terima dari pemerintah, manfaat BK Desa benar-benar bisa kami rasakan disini,” tutur Heriwati.
Pada hakikatnya pembangunan nasional harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi. Untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah tanggung jawab Pemerintah Daerah sangat besar. Dimana peran aktif, fasilitasi dan koordinasi akan menunjang semua aspek berjalan dengan baik.
Di bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, wajah Kab Mojokerto makin tertata baik dari kelengkapan infrastruktur, kemajuan pariwisata, iklim investasi maupun sosial budaya.
Selama memimpin, bupati MKP mengedepankan pembagunan infrastrktur. Diantaranya peningkatan jalan, jembatan, sarana kesehatan, pendidikan hingga destinasi wisata. Seluruh akses jalan antar desa, antar kecamatan hingga antar dusun sudah tersentuh perbaikan.
”Saya utamakan pembangunan fisik, karena ketika infrastruktur sudah baik, maka semua aspek akan ikut terdongkrak naik. Dan kenyamanan masyarakat terpenuhi,” terang Bupati MKP. [kar.adv].
