Bondowoso, Bhirawa
Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang berbasis kinerja, Pemerintah Kabupaten Bondowoso lakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan di Pendopo, kemarin.
Pelaksanaan MoU tersebut dilakukan Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni dengan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Hotman Napitupulu dengan dihadiri Wakil Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin, Sekda, serta suluruh jajaran SKPD dan para Camat.
Dalam sambutannya usai penandatanganan MoU tersebut Bupati Bondowoso Drs H Amin said Husni mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dipimpinnya merasa perlu untuk mensosialisasikan peningkatan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintah yang bertujuan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Hal ini menurut Bupati, sebagaimana diamanatkan dalam PP no 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa setiap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Negara, maka setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang dihasilkan dari satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang didalamnya ada tiga bentuk laporan, diantaranya laporan tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), laporan pencapaian kinerja urusan desentralisasi dan laporan kinerja atau LAKIP.
“Ketiga laporan itu haruslah ada sinkronisasi dan keseragaman isi laporan, karena materi yang disampaikan sama, serta perlu diingat bahwa sasaran yang dimaksud dalam hal ini adalah target output, yaitu berupa target kinerja bukan kerja”, kata Bupati kemarin.
Lebih lanjut Bupati yang juga mantan anggota DPR RI ini menjelaskan jika saat ini akuntabilitas merupakan salah satu unsure pokok dalam perwujudan Good Governance yang saat ini sedang diupayakan Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.
Maka untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut menurut Bupati, perlu dilakukan kerjasama dengan Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur. Sehingga upaya untuk mengembangkan menejemen pemerintahan yang baik (good governance dan clean government) dilingkungan Pemkab Bondowoso akan tercapai.
“Penanda tanganan MoU ini merupakan pijakan awal dalam mendorong pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dengan harapan segenap elemen yang hadir pada acara ini dapat bahu membahu sesuai peran tugasnya masing-masing,” ujarnya.
Bupati juga berharap arahan dan bimbingan dari BPKP Jawa Timur agar upaya Pemkabn Bondowoso untuk mengelola pemerintahan dengan transparan dan lebih bersih dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dapat terus diperbaiki.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Hotman Napitupulu dalam sambutannya mengungkapkan jika setelah adanya MoU kerjasama asistensi ini pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Kabupaten Bondowoso sesuai harapan Bupati Amin Husni agar target kinerja dan pelaporan keuangan menjadi lebih baik.
Pihaknya juga mengingatkan jika jajaran penyelenggara pemerintahan di Bondowoso harus meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja, karena hal itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan kinerja dan mendapatkan hasil yang lebih baik.
“Dalam upaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), asset menjadi tolak ukur utama, sedangkan saat ini aset pemkab Bondowoso mencapai 84 persen dari total blanja asset, sehingga hal ini perlu penanganan serius,” katanya mengingatkan. [mb7]
Keterangan Foto : Bupati Bondowoso, Drs H Amin Said Husni dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu, menandatangani MoU di Pendopo, kemarin.
