Sekda Kabupaten Pamekasan, Totok Hartono, menandatangani kometmen Percepatan Penurunan Stuntig digagas Kemenkes dengan Germas. [syamsudin/bhirawa]
Pamekasan, Bhirawa
Stunting di wilayah Pamekasan mengalami penurunan, Dibanding tahun sebelumnya prevelensi 42,52 persen atau tertinggi setelah Bangkalan. Namun berjalan waktu, Tahun 2018 prevelensi berada 27,7 persen.
“Penurunan itu berdasar bulan timbang pada Februari hingga Agustus 2018,” ungkap Sekdakab Pamekasan, Totok Hartono, mewakili Bupati Pameksan membuka Rembuk Stunting, di pendopo Ronggosukowati, Senin (29/7).
Kegiatan bertema “Strategi Konvergensi Penanggulangan dan Pencegahan Shunting”, dihadiri Tim Ahli Percepatan Penurunan Shunting Dirjen Bangda Depdagri, Plt Dinkes Pamekasan, Ketua Tim Penggerak PKK Pamekasan, kepala Puskesmas dan Camat serta Kepala Desa.
Berdasar data riset kesehatan dasar dan arahan Wakil Presiden RI pada rapat terbatas tingkat menteri, tanggal 8 Agustus 2017, tentang intervensi penurunan stunting terintegrasi terdapat 11 Kabupaten di Jawa Timur dengan angka stunting tertinggi. Salah satunya kabupaten Pamekasan dengan wilayah terbesar di sepuluh desa.
Adapun 10 Desa itu berada di tiga Kecamatan, yakni Kec. Pademawu berada di desa Jarin dan Durbuk. Kec. Proppo, di Desa. Candi Burung, Campor dan Pang-Batok. Untuk Kec. Palengaan, terdapat di desa Banyupelle, Angsanah, Rek Kerrek, Panaan dan Potoan Daya.
Sekda mengatakan, Tahun 2020 masing-masing Kabupaten menentukan locus stunting dengan indikator, yaitu hasil bulan timbang Agustus 2018, serta laporan program lintas sektoral terkait.
Untuk Pamekasan locus stunting ada di 11 Desa terdapat di Delapan Kecamatan. Antara lain, Tlanakan ( Desa Larangan Slampar dan Terra), Larangan (Larangan Dalam), Pamekasan (Kelurahan Kowel dan Desa Nyalaboh Laok), Proppo (Candi Burung), Palengaan (Banyu Pelle dan Desa Rombuh), Kadur (Bangkes), Waru (Waru Timur) dan Kecamatan Pasean ( Desa Tlontorajah).
Ditandaskan pula, faktor belum tercapai percepatan pencegahan shunting. Yakni belum efektif dan meluasnya pemerataan pemcegahan, belum optimalnya koodinasi perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Selain itu, terbatas pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya dan sumber dana. Terbatas kapasitas penyelenggaran program dan belum tercipta advokasi dan sosialisasi melibatkan masyarakat.
Menurutnya, Pemkab Pamekasan upaya pencegahan dan penurunan shuting akan melakukan konfirmasi, singkronisasi dan sinergisitas. “Hasil analisasi situasi dan penyusunan rancangan kegiatan dari OPD bertanggung jawab hingga Kecamatan ini, menentukan aksi kegiatan di Desa yang menjadi prioritas penurunan shunting,” jelas Totok Hartono, mantan Kadis PUPR Pamekasan.
Acara dilanjutkan penandatangan kometmen Percepatan Penurunan Shuntig digagas Kemenkes dengan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) serta paparan pencegahan dan penurunan shunting. [din]
