Pemkab Pasuruan Minta Kementerian PUPR Atasi Banjir

Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf saat meninjau banjir yang melanda Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati beberapa waktu lalu. [hilmi husain]

Pasuruan, Bhirawa
Banjir yang berkepanjangan secara berturut-turut mulai awal tahun ini masih menghantui Pasuruan. Agar bisa tertangani secara serius, Pemkab Pasuruan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membantu mengatasinya.
“Hari ini (Senin kemarin) saya menghadap Menteri PU untuk melaporkan penyebab banjir dan kebencanaan di Kabupaten Pasuruan. Masalah ini harus segera diatasi. Sebab, setiap musim hujan, banjir selalu melanda dan bukan hanya mengganggu ekonomi warga lokal saja, tapi juga menghambat perekonomian warga daerah lain,” ujar HM Irsyad Yusuf melalui pesan singkatnya, Senin (30/1) sore.
Menurut Gus Irsyad, dalam mengatasi bencana banjir, Pemkab Pasuruan mengusulkan sejumlah penanganan kepada Menteri PUPR. Baik berupa normalisasi, perbaikan tanggul-tanggul yang jebol serta pembuatan pintu-pintu air di sekitar sejumlah aliran sungai.
“Normalisasi sejumlah sungai secepatnya harus dilakukan. Termasuk juga perbaikan tanggul-tanggul yang jebol diterjang banjir hingga pembuatan pintu-pintu air,” tandas Gus Irsyad.
Dalam awal tahun hingga akhir bulan ini, banjir terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan sudah tak terhitung beberapa kali terjadi. Seperti di wilayah barat, akibat luapan Sungai Kedunglarangan dan Sungai Wrati. Bahkan hingga saat ini, dua desa di Kecamatan Beji, yakni Desa Kedungboto dan Kedungringin masih tergenang. Banjir kembali meninggi saat hujan kembali datang.
Di wilayah tengah, banjir seringkali menggenangi rumah warga di Kecamatan Kraton dan Gadingrejo, Kota Pasuruan, akibat luapan Sungai Welang. Bahkan dalam 1 bulan terakhir, jalur pantura sudah tiga kali terputus karena ketinggian air mencapai 1 meter.
Sedangkan di wilayah Timur, banjir akibat luapan Sungai Rejoso dan sejumlah anak sungainya, menggenangi tiga kecamatan, yakni Grati, Winongan dan Rejoso. Dalam menormalisasi sejumlah sungai itu, membutuhkan anggaran yang besar dan Kabupaten Pasuruan kesulitan untuk mencukupinya. Selain itu, sungai-sungai yang meluap itu juga menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Pemprov Jatim.
“Kami juga mengusulkan penangangan banjir dengan pembuatan kolam retensi sekitar 25 hektare di Desa Kedungringin di Kecamatan Beji. Untuk mengatasi luapan Sungai Welang, kami usulkan pembuatan bendungan yang sekaligus bisa digunakan untuk memperluas lahan pertanian,” imbuhnya. [hil]

Tags: