Pemkab Probolinggo Integrasikan Simda BMD dan Keuangan

Pemkab Probolinggo kebut bimtek keuangan

Pemkab Probolinggo, Bhirawa
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Probolinggo sampai saat ini menunjukkan tren yang baik, khususnya pelaksanaan penatausahaan BMD dari segi inventarisasi oleh operator dan pejabat terkait melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD.
Namun seiring dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang kian beragam dan kompleks, peningkatan kualitas akuntabilitas serta tata kelola barang milik daerah harus di sempurnakan selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini.
Karena itu, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Integrasi/koneksi antara SIMDA-BMD dengan SIMDA – Keuangan. Bimtek yang dilaksanakan di ruang pertemuan Bentar eks Kantor Bupati Probolinggo di Dringu, diikuti seluruh operator SIMDA-Keuangan dan SIMDA-BMD pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Dalam bimtek ini diperkenalkan proses koneksi dan integrasi data antara SIMDA Keuangan dengan SIMDA BMD. Selanjutnya data keuangan yang dihasilkan oleh Simda Keuangan khususnya belanja modal akan diambil atau di tarik oleh Simda BMD secara online. Jadi operator Simda BMD sejak hari itu sudah tidak bisa input secara manual.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono, Senin 16/7 menuturkan Bimtek ini sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya pengelolaan barang milik daerah secara baik, akurat dan dapat diandalkan melalui sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi.
“Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari temuan BPK pada tahun 2016 yang lalu, dimana salah satu temuannya agar dilaksanakan integrasi Simda Barang Milik Daerah dan Simda Keuangan di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.
Santiyono menegaskan keberhasilan Pemkab Probolinggo dalam pengelolaan BMD integrasi ini adalah bertumpu pada seluruh operator, pengurus barang dan pejabat-pejabat yang melakukan pengelolaan dan evaluasi BMD pada OPD masing-masing.
Pihaknya optimis jika sistem ini dijalankan dengan benar dan profesional maka kedepan tidak akan ada lagi temuan BPK terkait pengelolaan BMD di Kabupaten Probolinggo. “Satu persatu apa yang menjadi pekerjaan rumah akan kita selesaikan, dan mudah-mudahan Kabupaten Probolinggo kedepan bisa “Zero Temuan BPK,” tandasnya.
Huda, salah satu operator Simda yang juga mengikuti bimtek tersebut mengaku sangat senang dengan adanya integrasi berbasis online ini. Menurut operator Simda BMD kecamatan Krejengan ini, dengan integrasi secara online maka secara langsung dirinya sudah bisa menarik data belanja barang sesuai dengan data yang telah tercatat di simda Keuangan.
“Karena input data Simda BMD harus selalu sesuai dengan Simda Keuangan maka kemungkinan terjadinya selisih antara Laporan Barang dan Keuangan pada saat rekonsiliasi anggaran akan dapat diminimalisir,” tandasnya.
Salah satu buktinya adalah raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke lima pada tahun 2018 ini. Prestasi tersebut terbilang istimewa sebab ini adalah kali kelima secara berturut-turut Pemkab Probolinggo meraih opini WTP sejak LKPD tahun 2013 hingga 2018.
Penjabat Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo mengungkapkan rasa syukur dan kekagumannya terhadap kinerja dan soliditas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Probolinggo. “Alhamdulillah, inilah soliditas yang membuahkan kinerja terbaik. Apa yang telah tertuang dalam RPJMD, kita semua diberikan izin oleh Allah SWT untuk mewujudkannya,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Musyayyib Nahrawi mengungkapkan, WTP berturut-turut ini menggambarkan kinerja legislatif dan ekskutif telah amanah dan profesional, berlangsung sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Selain itu, diharapkan hasil pemeriksaan BPK ini dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah, tambahnya.(Wap).

Tags: