Pemkab Probolinggo Kucurkan Rp72 Miliar Benahi Akses Tongas-Bromo

Kawasan P-30 di desa Wonokerso, Sumber.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

(P-30 Sumber Tahun Ini Dikucuri Rp 2 M dari DBHCHT)
Kabupaten Probolinggo, Bhirawa
Infrastruktur menuju kawasan wisata Gunung Bromo via Kabupaten Probolinggo terus dikebut. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyiapkan anggaran sebesar Rp72 miliar untuk membenahi jalan. Demikian pula terhadap P-30 Sumber tahun ini dikucuri Rp 2 M dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo, melalui Kabid Bina Marga Asrul Bustami, Kamis 6/2/2020 menjelaskan, proyek tersebut merupakan lanjutan dari proyek Provincial Road Improvement Maintenance (PRIM). Anggaran senilai Rp72 miliar itu, separuh dari nilai anggaran yang dikelola DPUPR pada 2020 ini.
“Perencanaannya dilakukan melalui PAK APBD 2019, saat ini masih dalam proses lelang. Semoga segera mendapatkan pemenang agar cepat dilaksanakan,” ujar Asrul.
Anggaran sebesar itu, kata Asrul, dipergunakan untuk rehab jalan Tongas-Bromo sepanjang 15 kilometer. Salah satu titiknya adalah titik yang telah mengalami longsor akibat hujan deras di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, pada tahun lalu. “Dalam perencanaan itu, sudah masuk rehab, pemeliharaan, dan lainnya,” terang Asrul.
Perbaikan akses jalan menuju Bromo Tengger Semeru (BTS) akan disokong PRIM selama 3 tahun. Estimasi anggarannya mencapai Rp184 miliar. Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) membantu anggaran proyek ini sebesar Rp70 miliar. Pada 2019 telah diselesaikan rehab jalan sepanjang 8,5 km yang dimulai dari Tongas.
Pemkab Probolinggo kian serius mengembangkan potensi wisata Puncak 30 (P-30) di Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber. Usai membangun jalan dari Sukapura menuju Sumber melalui APBD 2019, tahun ini pembangunan akses ke kawasan setempat bakal kembali dilakukan, tuturnya.
Bedanya, bila tahun lalu pengembangannya memanfaatkan APBD 2019, maka tahun ini tak lagi gunakan APBD. Rencananya, pengembangannya bakal memanfatkan (DBHCHT). Pagu DBHCHT tahun ini naik sekitar Rp 11 miliar. Nah, tambahan pagu itu, salah satunya disebarkan untuk kegiatan di Dinas PUPR.
Salah satunya, untuk pembangunan akses jalan menuju wisata P-30 di Sumber. “Dapat anggaran sekitar Rp 2 miliar dari sumber DBHCHT, untuk infrastruktur jalan tahun ini. Alokasi anggaran itu, diperuntukkan pembangunan akses jalan menuju wisata P-30 di Sumber,” paparnya.
Asrul menjelaskan, kawasan P-30 saat ini memang tengah getol dikembangkan Pemkab. Tahun lalu, pemkab telah membangun jalan rigid mulai dari Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura sampai Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber.
Jalan yang di-rigid itu sepanjang 14 kilometer dengan lebar 3,5 meter. Dengan memanfaatkan APBD sebesar Rp 16 miliar. Pembangunan itu diharapkan jadi akses jalan untuk menarik wisatawan dari Bromo ke wisata P-30 atau yang juga disebut Puncak Pudak Lembu. “Tahun ini kami rencanakan pembangunan akses jalan lanjutannya,” tandasnya.
Pihaknya masih belum dapat memastikan anggaran sekitar Rp 2 miliar itu bisa bangun jalan sepanjang berapa kilometer. Mengingat, lokasi pembangunan daerah pegunungan termasuk daerah sulit.
“Rencananya pembangunan jalan dari pertigaan Desa Wonokerso menuju tempat parkir kendaraan mobil untuk pengunjung wisata P-30. Tapi, masih belum dipastikan apakah pembangunannya rigid beton, aspal, atau paving,” lanjutnya.
Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Bromo, menuai pro dan kontra. Bahkan, sejauh ini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) belum bisa menyatakan mendukung atau tidak. Alasannya, BBTNBTS belum mengetahui rencana detail pembangunannya, jelasnya.
Kepala Bidang Tata Usaha BBTNBTS Novita Kusuma mengatakan, terkait rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Bromo, pihaknya belum dapat berkomentar banyak. Mengingat sejauh ini belum ada pertemuan lebih lanjut untuk pemaparan secara detail rencana tersebut. “Kalau Balai Besar TNBTS belum bisa menyampaikan komentar sikap karena rencana itu masih terlalu umum. Kami juga harus konsultasikan dengan pimpinan di Jakarta,” ungkapnya.
Novita menjelaskan, rencana pembangunan kereta gantung jika akan dilaksanakan perlu dilakukan kajian, dikoordinasikan, dan sebagainya. Sampai kemarin belum ada tindak lanjut. Bahkan, pihaknya belum mengetahui rencana detailnya. “Kami masih menunggu rencana detailnya, gambaran detailnya seperti apa,” katanya.
Disinggung soal pertemuan yang pernah diadakan membahas rencana pembangunan kereta gantung, Novita mengatakan, pertemuan itu masih dalam pembahasan rencana umum. Pihaknya juga belum tahu pembangunannya akan dilakukan di dalam kawasan TNBTS atau di luarnya. “Belum ada pembahasan secara khusus di mana dan bagaimana. Intinya pembangunan apapun harus mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di TNBTS,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Timur berencana membangun kereta gantung di dua titik wilayah Jawa Timur. Yaitu, di Kota Batu dan di Gunung Bromo. Rencana pembangunannya sudah masuk Perpres Nomor 80/2019. Salah satu isinya estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kereta gantung di kawasan Gunung Bromo sekitar Rp 350 miliar, tambahnya.(Wap)

Tags: