Kabupaten Probolinggo perketat penyaluran BLT-DD. [wiwit agus pribadi/bhirawa]
Tahun ini digelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 314 desa se-Kabupaten Probolinggo. Lantaran itu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Desa (BLT DD) pun lebih dapat pengawasan.
Hal itu dilakukan agar bantuan BLT DD itu, tak disalahgunakan untuk alat mencari dukungan. Hal itu diungkapkan Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Farhan Hidayat, Senin (15/2).
Menurutnya, penyaluran BLT-DD sepenuhnya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan. Sebab ekonomi terdampak pandemi covid-19 dapat menurunkan kesejahteraan. Sehingga bantuan perlu diberikan sebagai stimulus pemenuhan kebutuhan hidup ditengah pandemi.
“KPM yang sudah terdata sebagai penerima, sejak awal pencairan akan kami awasi. Kami imbau desa bisa melaksanakan dengan penuh amanah tidak terpengaruh kondisi Pilkades untuk mencari dukungan,” jelas Farhan.
Menurutnya, pemberian bantuan tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Sebab, warga yang akan menjadi korban. Untuk memastikan bantuan itu tak disalahgunakan, semua elemen bisa melakukan pengawasan. Bila menemukan ada penyimpangan bantuan, bisa segera dilaporkan.
Dalam proses evaluasi, apabila ada perubahan data KPM nantinya akan dilakukan verifikasi ulang di lapangan. Tujuannya untuk memastikan bahwa KPM yang tercatat benar-benar ada dan butuh.
“Sejauh ini penyaluran BLT-DD sudah sesuai dengan aturan. Pendataan juga kami serahkan pada pihak desa. Ini hanya antisipasi, namun demikian tentunya kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Hingga kini penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersumber pada Dana Desa (BLT-DD) terus dikirim. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo memprediksi, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mengalami penurunan.
Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya calon KPM yang sudah berhasil didata masih dilakukan oleh organisasi data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di mana nantinya KPM yang sudah masuk ke dalam data tersebut, secara otomatis akan terhapus. Selain itu proses pendataan yang dilakukan tahun ini lebih ketat dari pada tahun sebelumnya.
Warga yang berhak mendapatkan bantuan dan tidak ter- cover PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya, akan menjadi target penerima BLT-DD. KPM yang dinyatakan layak menerima bantuan Rp 300.000 selama pandemi masih melanda.
“Nama KPM yang diusulkan akan diseleksi betul. Jika tahun lalu pendataan dilakukan pada seluruh KPM baik yang kaya atau miskin. Sekarang hanya dilakukan pada KPM yang miskin dan membutuhkan. Kalau ada temuan tidak tepat sasaran akan dilakukan pencoretan. Sehingga jumlah penerima akan turun,” katanya.
Farhan menjelaskan jika penyaluran BLT-DD saat ini masih menunggu penyusunan APBDes. Sejauh ini belum seluruh desa menyelesaikan APBDes. Kendati demikan pihaknya telah mentargetkan bahwa penyusunan harus sudah dirampungkan pada akhir bulan.
“Dari 325 desa yang selesai menyusun APBD sekitar 60 persen, sudah disusun. Desa yang sudah selesai APBDes-nya lebih dulu tentunya akan mengalirkan BLT-DD nya lebih awal. Kami harap bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran,” tambahnya. [wap]
