Pemkab Proteksi ISIS Masuk Gresik

Gresik, Bhirawa
Pemkab Gresik bersama MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah memproteksi (mencegah) agar ISIS (Islamaic of State Irak And Syiria ) tak masuk di Kab Gresik. Salah satu cara yang dilakukan diantaranya, dengan menggelar deklarasi dan sosilisasi yang bertajuk penolakan pada ISIS.
”Kami selaku pemerintah sangat terganggu dengan munculnya ISIS. Karena itu, kami memberikan proteksi agar kelompok radikal itu tak masuk di Gresik,” kata Wakil Bupati Gresik, Moch Qosim usai  mengikuti deklarasi penolakan ISIS, sosialisasi dan silaturahim ulama dan umara kita bangun kebersamaan mewaspadai bahaya  ISIS, di Gedung Putri Mijil Pendopo Pemkab Gresik, Selasa (19/8) kemarin.
Menurut Wabup, untuk mencegah masuknya dan merebaknya aliran ISIS di Kab Gresik, perlu digencarkan dengan menanamkan idiologi Pancasila. Dimana, Indonesia adalah negara  berlandaskan Pancasila bukan Negara Islam. ”Ajaran-ajaran ISIS tak mencerminkan Syariat Islam. Maka perlu diperangi,” katanya.
Ketika ditanya, apakah Pemkab Gresik sudah mendapatkan laporan kalau aliran ISIS telah masuk di Gresik? Dengan tegas orang nomor dua di Pemkab Gresik ini menyatakan belum ada laporan. Dan Wabup Qosim memastikan aliran itu belum ada di Gresik. ”Kami palang khawatir ketimbang kebat keliwat (kita lebih baik khawatir dari  pada kedahuluan) masuknya ISIS,””  terangnya.
Wabup mengaku berterima kasih, karena MUI melakukan langkah cepat untuk memeroteksi masuknya ISIS di Kab Gresik. Karena itu, Wabup menghimbau kepada semua jajaran camat dan kades/lurah untuk antisipasi dan melaporkan jika ada kelompok-kelompok yang menamakan diri  ISIS.
Sementara Ketua MUI Kab Gresik, KH Husnan Ali mengatakan, ISIS bisa tumbuh karena ada yang mendanainya. Maka perlu dicari, siapa yang mendanai kelompok yang ajarannya bertentangan dengan Syariat  Islam itu. ”Ya harus ditelusuri siapa penyandang dananya, sehingga bisa diketahui apa motif pendirian ISIS,” katanya.
Sementara Ketua MUI Jatim, KH Abdus Shomad menambahkan, MUI Jatim telah bertemu dengan Gubernur Jatim dan ulama’ sepuh di Jatim. Pertemuan itu memunculkan kesepakatan ISIS dilarang.  ”Tidak boleh ISIS berkembang di Indonesia,” katanya.
Menurut Kiai Shomad, di Jatim, tepatnya di daerah  Malang ada laporan, kalau ada sebuah masjid yang  ditengarai digunakan untuk perkumpulan ISIS. Laporan itu kini tengah didalami untuk mencegah  kebenaran berita yang meresahkan masyarakat itu.
Shomad  menambahkan, bagi MUI Jatim, dan Bangsa Indonesia,  keberadaan  NKRI (Negara Kesatuan  Republik Indonesia) sudah menjadi harga  mati yang tak bisa diganggu gugat. ”Maka tidak ada negara lain selain NKRI,” tegasnya. [eri]