Pemkab Sidoarjo Ajukan Pembiayaan Pembangunan ke Bank Dunia

Suasana pembahasan permohonan pembiayaan dana percepatan pembangunan di ruang kerja Wakil Bupati Sidoarjo. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Untuk membantu percepatan pembangunan gedung/fisik maupun infrastruktur jalan. Pemkab Sidoarjo telah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembangunan gedung RS Krian, Sidoarjo. Serta tiga pembangunan JLT (Jalan Lingkar Timur), JLB (Jalan Lingkar Barat) dan Frontage Road (FR).
Proses permohonan telah dibahas Pemkab Sidoarjo, yakni Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Dinas PU Bina Marga Ir Sigit Setyawan dan PT SNI (Sarana Multi Infrastruktur)  Ery Hartito serta dari pihak penyandang dana Bank Dunia, pada Senin (1/8) Ruang Kerja Wakil Bupati Sidoarjo.
Wakil Bupati, Nur Ahmad Syaifuddin dalam pertemuan itu menegaskan, kalau Pemkab Sidoarjo sebenarnya banyak pembangunan yang harus diajukan dalam pembiayaan. Tetapi telah memprioritaskan untuk pembangunan RS Krian dan ketiga infrastruktur itu. ”Bentuk pengajuan permohonannya masih sebatas administrasi, nanti pihak penjamin akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Berapa biaya yang dikeluarkan sesuai kebutuhan. Semuanya harus dikaji dan dievaluasi terlebih dahulu, setelah itu pihak penjamin akan menyetujuai anggaran yang diperlukan,” jelasnya.
Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan menegaskan, kalau Pemkab Sidoarjo memprioritaskan permohonan untuk pembangunan JLT, JLB dan FR. Untuk pembangunan JLT panjanganya sekitar 8,8 km, JLB sekitar 1,5 km, serta untuk FR panjangnya sekitar 9,2 km. Pihak penjamin pinjaman ini mau kerjasama atau mau memberikan pinjaman, jika lahan yang digunakan untuk pembangunan tidak bermasalaha. ”Sementara untuk FR, masih bermasalah dalam pembebasannya,” jelasnya.
Penyelesaian masalah lahan yang di FR terus dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan kepada pemilik lahan sekitar 31 perusahan. ”Dari 31 perusahaan itu ada sembilan perusahaan yang sudah menyerahkan/menghibahkan lahannya kepada Pemkab Sidoarjo untuk segera dibangunkan infrastrukturnya,” jelas Sigit Setyawan.
Sementara Kepala Divisi Pembiayaan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya dari PT SMI, Ery Hartito mengatakan, kalau pinjaman pembiyaan dana percepatan pembangunan itu hingga kini belum bisa memastikan besarannya. Karena masih dikaji maupun dievaluasi permohanannya, setelah itu baru bisa ditentukan jumlah besarannya.
Menurutnya, untuk pembiayaan pembangunan RS Krian bisa melakukan kerjasama dalam bentuk pengelolaan. Sementara untuk pinjaman pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan murni pinjaman. ”Sesuai aturan yang berlaku dan normal ada bunganya. Jadi, kerjasama pinjaman pembungunan ini menggunakan dasar PP Nomor 20 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah,” ujar Ery Hartito. [ach]