Ketua Komisi C, M Nasik
Sidoarjo-Bhirawa
Konsep pembiayaan pembangunan RSUD di Barat, Krian, yang diajukan PT SMI dengan pola KPBU, membengkak tajam. Posisi bargaining Pemkab Sidoarjo sangat lemah, diperkirakan keuntungan financial dari pengelolaan RSUD tersebut banyak dikeruk pihak swasta (pengelola).
Ketua Komisi C DPRD, M Nasik, Kamis (22/2), menyatakan, dana investasi yang dibeayai SMI untuk pembangunan fisik dan konstruksi RSUD mencapai Rp 351 miliar ditambah beaya operasional rumah sakit Rp 1,33 triliun/10 tahun. Sehingga total beaya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) mencapai Rp 1,681 triliun.
PT SMI sebagai BUMN milik kementrian keuangan ternyata hanya memfasilitasi lelang pengadaan RSUD tersebut . Pemkab bersama SMI akan memilih pemenang yang mampu membangun dan menyediakan layanan operasional selama 10 tahun. Pemkab hanya menyediakan lahan di desa Kemasan, Krian, seluas 1,5 hektar. Adapun beaya investasi ditanggung pemenang lelang. Peserta lelang umumnya dari RSU Siloam, Mitra Keluarga, Medistra dan rumah sakit ternama lainnya.
Tanggungjawab Pemkab adalah mencicil 10 tahun. Hutang dibayar APBD setiap tahun Rp 197 miliar. Dari pengelolaan tersebut, bisa memberikan pendapatan Rp 178 miliar/tahun yang akan masuk kas daerah.
Semua angka-angka adalah estimasi. Bila pengelola rumah sakit menghasilkan pendapatan lebih 197 miliar,maka selisih tambahannya masuk kantong pengelola. Sebaliknya bila pendapatannya dibawah target maka menjadi tanggungan APBD untuk nomboki kerugian tadi. “Pihak pengelola gak mau di pinalti, enaknya sendiri itu”ujarnya.
Penjelasan Nasik itu dibantah Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Ari Suryono, menjelaskan dalam kerjasama ini tidak mengenal investor atau pemodal. PT SMI dengan beaya yang dijkeluarkan untukkonsultan,ditugasi Kemenkeu mendampingi Pemkab Sidoarjo. RSUD Krian tidak berorientasi keuntungan karena dana untuk mencicil hutang dengan menggunakan danan yang diperoleh dari BPJS. Namun pasien mendapat pelayanan sekelas Mitra Keluarga.
Beaya keseluruhan yang dikeluarkan pengelola Rp 1,3 triliun, yakni beaya konstruksi atau capex sebesar Rp 400 miliar dan operasional atau opex Rp 900 miliar.
Staf ahli bidang ekonomi pembangunan Pemkab Sidoarjo, Mustain Baladan, juga meminta agar Pemkab mempertimbangkan kerjasama dengan pola KPBU karena lebih banyak merugikan Pemkab Sidoarjo.(hds)
