Pemkab Sidoarjo Harus Serius Atasi Banjir

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Menyikapi masalah banjir di beberapa wilayah Kab Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo terus berupaya melakukan koordinasi untuk mencari solusi. Bahkan kondisi banjir tahun ini sudah terlalu parah dan luasnya wilayah, sehingga Pemkab Sidoarjo sudah menetapkan tanggap darurat banjir. Ketua DPRD juga meminta agar Pemkab mempunyai langkah kongrit dalam penanganan masalah banjir.
Dalam pertemuan, Rabu (10/2) kemarin, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo bersama jajaran SKPD PU Pengairan dan PU Bina Marga, serta jajaran SKPD terkait terus melakukan pembahasan masalah banjir yang sudah bertahun-tahun belum tertangani dengan baik. Padahal, kondisi yang terkena banjir sudah menetap alias menjadi langganan banjir
Menurut Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, dengan kondisi yang saat ini maka pemerintah harus bisa menyelamatkan kondisi darurat yang ada. Selama ini teori-teori yang dipaparkan SKPD ternyata tak menghilangkan banjir yang ada. Sehingga perlu adanya langkah kongkrit dalam menyikapi persoalan banjir.
”Kita tak bisa menyalahkan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, perumahan yang sudah terlanjur masuk dan kita terima, bahkan pabrik pun yang masuk juga kita terima. Karena hal ini sudah berkaitan dengan realita yang tak bisa dihindari. Sehingga perlu adanya penanganan yang kongkrit untuk mengantisipasi dampak banjir yang lebih luas lagi. Seperti di alun-alun penyebab banjir apa. Apakah salurannya atau yang lainnya. Terus terang tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi hal seperti ini,” tegas Ketua Dewan.
Dengan adanya status tanggap darurat ini, lanjutnya, setidaknya bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Karena diperkirakan pada Bulan Pebruari ini curah hujan masih tinggi. Pihaknya memberi saran agar ada kebijakan ekstrim yang harus dilakukan pemerintah. Entah itu berupa pembelian pompa, maupun boezem (alat penampung air). ”Yang jelas memperbanyak pembelian pompa itu wajib. Terserah nanti mau ditempatkan di sungai mana. Setelah pompa ada, barulah program itu bisa dijalankan,” katannya.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar persiapan-persiapan seharusnya sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada saat musim hujan, dampak banjir sudah bisa diantisipasi. ”Mari dibuat masterplan untuk tahun kedepannya. Tapi untuk saat ini, tanggap darurat mari dimaksimalkan,” tegas Gus Wawan_sapaan sehari-harinya.
Pernyataan yang sama juga dilontarkan anggota Komisi C, Abdillah Nasikh politisi asal Fraksi PKB. Dia mengungkapkan hingga kini pemerintah tak serius dalam menanggulangi banjir. Mencontoh di tahun kemarin yang juga terjadi banjir besar di kawasan Sidoarjo, namun tahun ini harus mengalami hal yang sama.
”Kita harus sepakat, hingga kini kita belum bisa serius menangani persoalan banjir. Tahun kemarin sudah banjir besar, logikanya jika kemarin ada pembenahan, saya kira sekarang tak seperti ini. Ini merupakan tanda tanya besar bagi SKPD,”  ungkapnya.
Namun hal itu sudah terlanjur terjadi. Dia menyarankan ada langkah-langkah radikal  yang harus dilakukan. Seperti penegakan Perda. Menurutnya, di sekitar wilayah Taman dan Bungurasih. Masih banyak sekali bangunan liar yang mengelilingi sungai di sana. Bahkan kendaraan besar yang akan melakukan pengurukan sungai tak bisa masuk.
”Tertibkan dulu itu Bangli (Bangunan Liar), baru dilakukan normalisasi. Penegakan Perda itu perlu dilakukan ekstrim untuk menyikapi persoalan yang terjadi hingga hari ini. Toh  untuk kepentingan yang besar. Karena dampaknya kepada masyarakat. Pemerintah harus buat terobosan baru,” pungkasnya. [ach]