Pemkab Sidoarjo-Pemprov Jatim-Bea Cukai Kompak Berantas Rokok Ilegal

Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jatim, Bea Cukai dan warga, kompak berantas rokok ilegal. [alikus/Bhirawa].

Sidoarjo, Bhirawa
Dana bagi hasil cukai dan tembakau ( DBHCT) tahun 2020 ini yang diterima Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp21 miliar, dari PAD sebesar Rp1.3 triliun. Potensi dari hasil cukai ini, menurut Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, perlu dimaksimalkan. Salah satu di antaranya dengan memberantas keberadaan rokok ilegal di daerah.

“Karena Rokok ilegal itu bisa menghambat pembangunan,” kata Hudiyono, saat hadir dalam acara sosialisasi ketentuan bidang cukai, yang diselenggarakan Biro Perekonomian Provinsi Jatim, di Hotel Aston Sidoarjo, Kamis (15/10) kemarin.

Upaya pemberantasan rokok ilegal, perlu kolaborasi yang baik dari Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jatim dan Bea Cukai. Diakui, memberantas rokok ilegal ada tantangan tersendiri. Maka semuanya harus kompak dalam melakukan monitoring. Ia mengatakan, sebagaimana intruksi dari Menkeu, bahwa pada tahun 2020 ini, keberadaan rokok ilegal ditarget harus bisa ditekan sampai 1%.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jatim, Ir Tiat S Suwardi MSi, mengatakan pendapatan dari cukai bagi Provinsi Jatim, cukup penting. Dalam masa pandemi Covid-19, keberadaan pabrik rokok alami penurunan. Selain itu, karena peraturan Pemerintah tentang keberadaan pabrik rokok.

Maka sosialisasi pencegahan rokok ilegal sangat penting. Sebab, ada indikasi marak rokok ilegal. Seperti tanpa ada cukai atau ada cukai tapi palsu. “Apabila banyak rokok ilegal, maka akan mempengaruhi pendapatan negara, padahal pendapatan negara ini nantinya juga akan kembali untuk rakyat, berupa adanya program-program pembangunan,” jelas Tiat, dalam kesempatan itu.

Karen itu pihaknya mengajak masyarakat supaya memberikan informasi akan keberadaan rokok ilegal di daerahnya. Semuanya harus kompak dalam melakukan pengawasan. Dalam kegiatan sehari itu, Biro Perekonomian Jatim juga menghadirkan pihak Bea Cukai sebagai salah satu narasumber.

Dengan materi, rokok ilegal pelaggaran undang-undang cukai. Sedangkan peserta, warga dari 19 desa. Sebanyak 15 desa dari Kec Jabon, 3 desa dari Kec Tanggulangin dan 1 desa dari Kec Tulangan.

Menurut Kabag Perekonomian Pemkab Sidoarjo, Chusnul Inayah, data yang ada sampai saat ini ada sebanyak 45 home industri rokok di Kab Sidoarjo. Dirinya mengatakan, dipilihnya warga 3 desa itu karena menurut informasi dari Provinsi Jawa Timur, disana banyak ada potensi rokok ilegal. “Mereka diundang, untuk sosialisasi memberatas dan menekan keberadaan rokok ilegal,” jelasnya.[kus]

Tags: