Bupati Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo, menjalin MOU untuk pengawasan penggunaan dana di desa. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Pemkab Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo menjalin kerja sama untuk pengawasan penggunaan dana desa. Kerja sama pengawasan dan pencegahan permasalahan penggunaan dana desa ini, telah dituangkan dalam MOU, Kamis (7/12) kemarin, di ruang rapat Delta Graha Setda Sidoarjo.
Dari Pemkab Sidoarjo langsung ditanda tangani oleh Bupati Saiful Ilah dan dari Polresta langsung oleh Kapolresta, Kombespol Himawan Bayu Aji. Dengan disaksikan oleh Babimkabtimas Sidoarjo,18 Camat dan Kepala Desa di Sidoarjo.
Dalam sambutan pembukanya, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Himawan mengatakan apa yang dilakukan itu agar bisa mencegah penyalahgunaan dana di desa. Menurut ia, lebih baik mencegah daripada terlambat.
“Sehingga bila sampai terjadi kasus, bisa diselesaikan di tingkat desa,” kata Kapolresta.
Diakuinya dalam penangan kasus penyalahgunaan dana desa ini, aparat yang terlibat dalam penanganan, tidak hanya di jajaran Polisi saja, tapi juga bisa dari jajaran Kejaksaan.
Menurut Kapolresta, apa yang dilakukan tersebut karena pihak Polisi merasa concern dalam masalah pencegahan, pengawasan dan mengingatkan.
“Setelah menerima sosialisasi ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama, kita harapkan kesadaran hukum dari aparat di desa bisa menjadi tinggi. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya kasus,” katanya.
Untuk memberi pemahaman masalah penggunaan dana desa ini, para peserta sosialisasi mendapat materi dari sejumlah narasumber yang kompeten. Diantaranya dari Inspektorat Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan masyarakat,desa, perempuan, perlundungan anak dan KB Kab Sidoarjo, Kabagren dan Kasatreskrim Polresta Sidoarjo.
Bupati Saiful Ilah, dalam kesempatan itu juga mengatakan, dengan adanya pengawasan dari pihak Polisi, bisa membantu pihak Pemkab Sidoarjo dalam pengawasan penggunaan dana yang ada di desa. Sehingga bisa menjadi transparan dan tepat sasaran dalam penggunaannya.
Diakui Bupati, sudah banyak Kades di Sidoarjo yang ditahan aparat karena menyalahgunaan keuangan desa. Menurutnya, kondisi itu supaya tidak terulang lagi dan terus. Yang sudah ya sudah, jangan bertambah terus. Sebab nanti akan bisa mengganggu jalannya pembangunan di desa.(kus)
