Bupati Sidoarjo menerima penghargaan laporan keuangan dari Menkeu yang diserahkan Gubernur Jatim, Soekarwo. [alikus/bhirawa]
(Pertahankan WTP Tiga kali Berturut – turut)
Sidoarjo, Bhirawa
Dinilai mampu mempertahankan laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga kali berturut – turut, mulai tahun 2014, 2015 dan 2016, Pemkab Sidoarjo menerima penghargaan dari Menkeu RI.
Penghargaan LKPD tahun 2016 dari Menteri Keuangan RI melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim tersebut, diserahkan Gubernur Jatim, DR H Soekarwo SH MHum, sebagai perwakilan dari Menteri Keuangan, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/11) kemarin, kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.
Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Saiful Ilah, sempat mengatakan, penghargaan yang diterima tersebut diharakan bisa meningkatkan integritas aparat, khususnya pengelola anggaran dan barang. Juga diharapkan bisa meningkatkan profesionalisme aparat Pemkab dalam pengendalian internal keuangan daerah.
“Dengan meningkatnya integritas aparatur pengelola anggaran dan barang, pelaksanaan APBD bisa lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat mempercepat terwujudnya pembangunan Sidoarjo lebih baik,” kata Saiful Ilah.
Bupati Saiful Ilah, tidak lupa mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo yang telah bekerja keras dan memberikan pengabdian terbaiknya, sehingga secara kelembagaan bisa menerima penghargaan LKPD. Bagaimanapun, penghargaan itu dapat diraih berkat kerja sama aparatur Pemkab dalam pengelolaan APBD.
“Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan, pelaporan, dan pertanggunjawaban keuangan daerah. Penghargaan LKPD menunggu kita di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya,” ujar Bupati Saiful Ilah.
Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, Wiwin Istanti SE Ak MLaws menyampaikan, penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan tersebut, selain ajang silaturahmi juga dapat menjadi stimulus kepada Pemkab, Provinsi, Kabupaten, dan kota untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPD.( ADV.kus)
