Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, saat meresmikan gedung pusat data Kabupaten Situbondo, kemarin. [sawawi/bhirawa[
Situbondo, Bhirawa
Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto dengan didampingi Kepala Bapeda Hariyadi Tedjo Laksono dan perwakilan AIPD (Australia Indonesia Partnerhip For Decentralisation) Jatim, meresmikan Gedung Pusat Data Kabupaten Situbondo, pagi kemarin (20/4). Ikut hadir dalam peresmian yang berlokasi di dekat Kantor Bapeda itu, diantaranya para pimpinan DPRD serta perwakilan LSM pendamping asal Makasar, Sulawesi Selatan.
Kepala Bapeda, Hariyadi Tedjo Laksono dalam sambutannya meminta kepada semua elemen termasuk SKPD, untuk ikut aktif bersama sama memfungsikan keberadaan gedung pusat data Kabupaten Situbondo, sehingga kedepan menjadi pusat perwujudan data.
“Pembangunan gedung ini terwujud setelah beberapa waktu lalu, Pemkab mendapat dana hibah dari AIPD. Bantuan tersebut senilai Rp 800 juta, yang didalamnya termasuk sarana perangkat dan kursi meja,” ujar mantan Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo itu.
Menurut Hariyadi, pusat Gedung data Situbondo memiliki perbedaan dan kekurangan jika dibandingkan dengan pusat gedung data di Bandung. Untuk itu, kata Hariyadi, kedepan kekurangan tersebut harus segera dilengkapi, termasuk peningkatan sarana prasarananya.
“Mari kita sekarang menjadi ujung tombak dalam perwujudan data. Kalau ada kekurangan, mari kita segera penuhi. Kami juga minta jika ada petugas meminta data ke SKPD segera dipenuhi, sehingga data yang masuk terus bisa diabdate,” ungkap Hariyadi.
Agar keberadaan pusat gedung data lengkap 100 persen, menurut Hariyadi, Pemkab akan membentuk Forum data yang didalamnya berisi dari seluruh pimpinan SKPD se-Kabupaten Situbondo, sehingga data akhir yang dimiliki sama.
Misalnya saja, ujar Hariyadi, data dari Dinas Pertanian, jika datanya dibuka akan sama dengan data yang dimiliki Bapeda. “Jika ada perbedaan data, nanti akan kami rapatkan dalam forum data tersebut. Tentunya, sebelum dibahas harus dicermati kebenarannya oleh SKPD dan baru diumumkan dalam pusat data daerah,” papar Hariyadi.
Hariyadi menambahkan, kedepan jangan sampai ada data-data daerah tidak ada yang mengurusi. Terbukti, urai Hariyadi, saat beberapa waktu lalu ada elemen membutuhkan data kawasan kumuh, malah Dinas Cipta Karya menyuruh minta ke Bapeda. Untuk itu, Hariyadi meminta harus ada kejelasan data yang diakui oleh SKPD.
“Kita sekarang mencari solusi bagaimana kedepan pusat data bisa lengkap. Sebab, kami berharap gedung pusat Situbondo akan menjadi terbaik se-Jatim sehingga kelak menjadi tujuan studi banding dari daerah lain,” tegas Hariyadi.
Sementara itu, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto sengaja memberi nama pusat gedung data Kabupaten Situbondo dengan sebutan KHR Asad Samsul Arifin. Itu, lanjut Bupati Dadang, untuk memudahkan masyarakat dalam mengenang jasa dan perjuangan pengasuh ponpes Salafiyah Syafiiyah tersebut, dalam peran sertanya pembangunan Situbondo sejak dahulu.
Apalagi, kata Bupati Dadang, saat ini KHR Asad Samsul Arifin diusulkan menjadi Pahlawan Nasional RI. “Dengan demikian, KHR Asad tidak hanya menjadi milik masyarakat Situbondo atau nasional saja, melainkan juga akan dikenal warga Australia. Sebab pemberi dana ini adalah dari sana,” pungkas Bupati Dadang. [awi]
