Situbondo, Bhirawa
Untuk meningkatkan daya dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menggelar kegiatan penyusunan SOP (standar operasional prosedur) Administrasi pemerintahan, kemarin. Acara yang digelar di ruang Baluran lantai II Pemkab Situbondo itu dibuka Kabag Organisasi Rizky Winahyo dengan didampingi beberapa Kasubag setempat.
Menurut Rizky, acara tersebut diikuti puluhan aparatur pemerintahan dari perwakilan sejumlah SKPD dan Sekretariat Pemkab Situbondo. Adapun pembicara kegiatan, kata Rizky, pihaknya mengundang Badiklat (Badan Pendidikan dan Latihan) Pemprov Jatim. Acara dibuka mulai pukul 09.00 wib dan berjalan cukup gayeng hingga selesai. “Kami minta para peserta untuk serius mengikuti acara ini,” ujar mantan Kabag Ekonomi itu kemarin.
Masih kata Rizky, ada empat tema pokok yang diberikan kepada peserta penyusunan SOP Administrasi pemerintahan. Diantaranya, sebut mantan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu, SOP Format Simple Step; SOP Format Hierarchical Step; SOP Format Graphic Step dan SOP Format Flowcharts.”Salah satu contoh misalnya, para PNS diajari materi tata cara mengajukan cuti kerja yang sesuai prosedur,” tegas Rizky.
Rizky menambahkan, program kegiatan ini memiliki tujuan, diantaranya memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas dan menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian.
Selain itu, sambung mantan Sekretaris BPMP Kabupaten Situbondo itu, program ini untuk mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur. “Terakhir memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas secara proporsional serta memberikan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya,” tutur Rizky.
Sementara itu narasumber mengungkapkan bahwa SOP disusun berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah dibekukan sehingga dapat menjadi acuan yang baik dalam melaksanakan suatu tugas. “Yang pasti dalam SOP ini harus mengacu pada asas pembakuan, asas pertanggungjawaban, asas kepastian, asas keterkaitan, asas kecepatan dan kelancaran, asas keamanan serta asas keterbukaan,” pungkasnya. [awi]
Keterangan Foto :Pembicara dari Badiklat Pemprov Jatim saat memberikan materi penyusunan standar operasional prosedur adminstrasi pemerintahan. [sawawi/bhirawa]
