Bupati Situbondo Dadang Wigiarto saat memberikan arahan kepada pimpinan OPD dan karyawan dilingkungan Pemkab Situbondo. foto : [sawawi/bhirawa]
(Semua OPD Ikuti Program Zona Bebas Korupsi)
Situbondo, Bhirawa
Duet kepemimpinan Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dan Wakil Bupati Yoyok Mulyadi, terus berkomitmen untuk menerapkan program managemen perubahan di seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) Pemkab Situbondo.
Komitmen ini sangat serius karena dalam waktu dekat, Bupati dan Wabup yang dicalonkan PKB Situbondo itu akan segera melaunching program zona integrasi bebas korupsi.
Keseriusan Bupati Dadang Wigiarto bukan main main, setidaknya terungkap saat mengeluarkan ancaman pemecatan terhadap pejabat Pemkab jika terlibat kasus korupsi.
Pernyataan ini disampaikan orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo itu saat menggelar rapat bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Situbondo.
Sedikitnya ada 9 pimpinan OPD yang mendapat pengarahan manajemen perubahan, di ruang rapat Baluran Pemkab Situbondo, kemarin (21/11).
Bupati Dadang Wigiarto mengatakan, semua pejabat harus memiliki komitmen yang sama, yaitu mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas dari kasus korupsi. Oleh karena itu, papar mantan advokat itu, dirinya tidak akan segan- untuk memecat pejabat yang melakukan praktek pungli maupun kasus korupsi.
“Ya akan kita pecat jika ada pejabat OPD yang melakukan kasus korupsi,” ungkap Bupati dua periode itu.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Syaifullah, menandaskan bahwa Pemkab Situbondo akan melaunching program zona integritas menuju bebas korupsi pada 29 November mendatang.
Mantan Kepala Bapeda Kabupaten Situbondo ini menimpali bahwa peresmian program itu sudah memasuki tahap pematangan. “Nanti Bupati Situbondo secara resmi akan mencanangkanprogram zona integrasi bebas korupsi,” aku Syaifullah.
Mantan Kepala Dinas Sosial itu menambahkan, khusus tahun 2017 ini Pemkab fokusuntuk merealisasikan program managemen perubahan zona integrasi bebas korupsi terhadap 9 OPD.
Gerakan penyelenggaran pemerintahan bersih bebas korupsi, lanjut Syaifullah, akanlangsung dipimpin Kepala OPD masing-masing.
“Meski baru 9 OPD, bukan berarti OPD yang lain boleh melakukan korupsi. Sebaliknya secara keseluruhan semua pimpinan OPD akanmenerapkan program managemen perubahan bebas praktek korupsi dan pungli ini,” pungkas Syaifullah. [awi]
