Pemkab Tuban Blacklist Kontraktor Tak Selesaikan Proyek

Wakil Bupati Tuban, Ir. H Noor Nahar Hussein, M.Si saat melakukan sidak pada salah satu proyek APBD tahun 2019.

Tuban, Bhirawa
Publik dan masyarakat tidak mau tau, dan akan menjadi sasaran amuk warga jika sebuah proyek infrastruktur khususnya fasilitas umum yang notabenenya dibiayai pemerintah tak kunjung selesai hingga masa kontak berakhir.
Seperti halnya di Kabupaten Tuban, puluhan proyek APBD tahun 2019 tidak selasai hingga batas akhir kontrak. Jika ditelusuri lebih jauh, sengkarut ini telah terjadi setiap tahun, dan Wakil Bupati Tuban, Ir. H Noor Nahar Hussein, M.Si mengakui akan itu.
Meski kadang pihak pemerintah memaklumi akan hal itu, mungkin karena faktor cuaca atau yang lain, akan tetepi temuan di 2019, banyak kontraktor pemenang tender justru tidak mau mengerjakankan hingga diputus kontrak.
“Waktu lelang tender menurunkannya penawaran tidak rasional. Panitia lelang harus memilih tawaran yang paling rendah dengan pertimbangan asumsi dan regulasi, itu celahnya,” kata Noor Nahar beberapa waktu lalu.
Ditambahkan Wabup, jika panitia memilih yang tidak rendah justru ada tanda tanya. Kalau keinginan Bupati H Fathul Huda, harus ada aturan tambahan tadi, tapi kalau normatif harus yang terendah.
Dengan kejadian ini, Bupati Huda meminta tidak cukup bendera perusahaan saja yang diblacklist, tapi juga pemiliknya. Kebijakan ini menurut kacamata Wabup sulit direalisasikan.
“Peraturannya bagaimana, kalau perusahaannya saja bisa. Tapi kalau orangnya gimana karena punya bendera perusahaan lebih dari satu,” terang Wabub.
Pemkab sendiri juga tidak mau mengambil resiko, jika pemilik perusahaan yang diblaklist justru melaporkan pemkab. Molor atau tidak dikerjakannya proyek, pertama karena tidak rasional mereka dalam menawar.
Pemenang tender lebih memilih untuk tidak mengerjakan, daripada merugi lebih banyak. Kasusnya para kontraktor ini hanya mengambil uang muka, kemudian berhenti dari proyek. Kalau dipersentase tidak kurang dari 10 persen dari ratusan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Dari ratusan hanya 11 proyek yang diputus kontrak,” lanjut Wabub. 11 proyek tersebut bukan berarti 11 kontraktor. Satu kontraktor bisa dua proyek, seperti di Kantor Kecamatan Semanding dan Kantor Dinas Sosial. Karena di Kecamatan Semanding sering ditinjau rampung, dan yang di Dinsos tidak selesai.
Terbengkalainy proyek sepanjang 2019 khususnya P-APBD, kata Noor Nahar memang waktunya terbatas. Paling cepat waktu pengajuan ke DPRD bulan Juli, dan di Agustus ditetapkan. Lelangnya di bulan Agustus-September.
Kalau kontraktor alasan cuaca tidak masuk akal, karena musim ini bisa dikejar. Resikonya pekerjaan yang tidak selesai tahun 2019, baru bisa dilanjutkan di P-APBD 2020 karena anggarannya disitu.
“Kita inginnya besok dikerjakan tapi administrasinya begitu,” tutup Wabup. Sementara itu, Ketua DPRD Tuban HM Miyadi, S.Ag.,MM menyorot pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di wilayah setempat yang tidak selasai hingga tutup tahun 2019.
Pihaknya meminta ada evaluasi khusus terkait pengerjaan proyek infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu atau molor. “Saya sudah sampaikan supaya ada evaluasi kenapa banyak proyek infrastruktur yang molor,” kata Ketua DPRD Tuban, M Miyadi, Rabu, (6/1).
Miyadi mengatakan, DPRD Tuban mempunyai penilaian sendiri terkait penyebab banyaknya pengerjaan proyek yang molor. “Salah satunya karena nilai lelang awal yang turun hingga 30 persen lebih dari PAGU awal. Sehingga hal itu membuat penggarapan proyek menjadi tidak maksimal,” sambungnya.
Terkait hal itu, DPRD Tuban tidak ingin banyaknya proyek molor di akhir 2019 ini kembali terjadi di tahun 2020. “Ini ada sesuatu yang tidak beres. Kita akan evaluasi dan serahkan ke Bupati. Untuk anggaran 2020 kita tidak ingin ini terjadi kembali,” jelasnya.
Terkait pengawasan, Miyadi menyampaikan jika sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Tuban. “Kita sudah ada hasil pengawasan dan ada catatan rekanan yang nakal. Dan ancamannya adalah Blacklist,” Pungakas Miyadi. (Hud)

Tags: