Pemkab Tulungagung Monitor Pelaksanaan Coblosan Pemilu Serentak 2024

Plh Sekda Tri Hariadi (tengah) saat memimpin rapat koordinasi yang diikuti seluruh kepala dan perwakilan OPD lingkup Pemkab Tulungagung, Senin (12/2).

Tulungagung, Bhirawa.
Pemkab Tulungagung bakal memonitor pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 saat pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Monitoring tersebut untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2024.

Plh Sekda Tulungagung, Tri Hariadi, usai rapat koordinasi persiapan Pemilu Serentak di Kabupaten Tulungagung tahun 2024 di Ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung, Senin (12/2), mengungkapkan dalam melakukan monitoring saat coblosan Pemilu Serentak 2024 akan melibatkan semua OPD lingkup Pemkab Tulungagung. “Kegiatan ini internal dalam rangka membantu di lapangan dengan melibatkan OPD,” ujarnya.

Menurut dia, pelibatan OPD itu hanya melakukan monitor saja. Tidak sampai masuk dalam tempat pemungutan suara (TPS). “Mencatat (penghitungan) pun tidak sampai 100 persen. Melihat sekilas bagaimana kegiatan Pilpres dan Pileg yang ada di lapangan (TPS),” tambahnya.

Tri Hariadi selanjutnya menyebut selaku ASN berkewajiban menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Tidak ada unsur lain. “Kita menggaris bawahi ASN harus netral,” tandasnya.

Soal adanya warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan kekhawatiran pasien rawat inap di rumah sakit tidak bisa mencoblos mengemuka di dalam rapat koordinasi yang dihadiri para kepala OPD tersebut, Tri Hariadi menyatakan hal itu sebagai bagian penting dari diselenggarakannya rapat koordinasi persiapan Pemilu Serentak 2024. “Makanya rapat salah satu pentingnya ada saran dan masukan, sehingga ada waktu penyempurnakan. Kalau tidak rapat kan soal WNA tidak terkuak,” ucapnya.

Mantan Kabag Umum Setda Kabupaten Tulungagung ini membeberkan persoalan 10 WNA yang tercatat di DPT harus disikapi dengan tegas. Ke-10 WNA itu harus dicoret dari DPT. “10 WNA yang masuk DPT, kita coret, kita keluarkan dari DPT,” tegasnya.

Sedang terkait pasien rawat inap yang berpotensi kehilangan hak suaranya karena di RSUD dr Iskak Tulungagung tidak ada TPS khusus, Tri Hariadi menyatakan akan berkoordinasi dengan KPU Tulungagung. “Kami akan komunikasi ulang dengan KPU bagaimana menyikapi persoalam itu dan solusinya,” tuturnya.

Sebelumnya, perwakilan RSUD dr Iskak Tulungagung yang hadir dalam rapat koordinasi mengemukakan jika ada kekhawatiran pasien rawat inap dan penunggunya kehilangan hak suara karena tidak ada TPS khusus dan mereka harus mendatangi TPS yang terdekat dengan RSUD dr Iskak Tulungagung. “Pasien yang rawat inap sudah menanyakan pada kami. Apa ada nanti petugas TPS yang berkeliling mendatangi mereka. Di RSUD dr Iskak sekarang saja ada sekitar 500 pasien yang sedang rawat inap. Belum lagi di RSUD Campurdarat dan rumah sakit lainnya,” bebernya.

Hadir dalam rapat koordinasi mendampingi Tri Hariadi, di antaranya yakni Asisten I Sekda Tulungagung, Agus Prijanto Utomo, dan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono. (wed.hel)

Tags: