Pemkab Tulungagung Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut

16-Bupati Syahri terima WTPTulungagung, Bhirawa
Prestasi membanggakan kembali diraih Pemkab Tulungagung. Jumat (12/9) lalu, untuk keempat kalinya secara berturut-turut Pemkab Tulungagung meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerntah Daerah (LKPD) Tahun 2013 dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan RI, M Chatib Basri, pada Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014 yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Tulungagung, Drs Hendry Setiawan MSi pada Bhirawa, Senin (15/9), mengungkapkan di Jawa Timur hanya ada 11 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan WTP. Bahkan untuk eks Karesidenan Kediri, Pemkab Tulungagung merupakan satu-satunya kabupaten yang mendapatkannya.
“Ini prestasi yang membanggakan. Masalahnya tidak semua pemerintah daerah bisa mendapatkannya. Kami bersyukur dan berharap dapat mempertahankan dan lebih baik lagi,” ujarnya.
Disebutkan, di tingkat pemerintah daerah, secara nasional berdasarkan data per tanggal 1 september 2014, Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 yang memperoleh opini WTP sebanyak 152 Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 279 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Menurut Hendry pemberian penghargaan WTP bersamaan dengan penyelenggaraan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014 yang bertema, “Semangat Wajar Tanpa Pengecualian Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Tahun 2015”. Rakernas diikuti oleh sekitar 778 peserta di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Tujuan penyelenggaraan Rakernas ini sendiri antara lain pertama, menguatkan komitmen Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus menerus meningkatkan kualitas laporan keuangan . Kedua, menguatkan komitmen K/L dan Pemda dalam implementasi akuntansi berbasis akrual  di tahun 2015. Ketiga, membangun sinergi di antara para pejabat pengelola keuangan negara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Keempat, membangun komunikasi dalam rangka mewujudkan kesamaan bahasa dan persepsi tentang berbagai permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kelima, mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keenam, membangun sinergi dalam menindaklajuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terakhir, terselenggaranya akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada tahun 2015.
Hendry yang alumni Universitas Jember (Unej) ini menjelaskan penghargaan WTP membuat Pemkab Tulungagung berpeluang kembali mendapat reward dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun 2015. “Tahun 2014 ini kami menerima Rp 26 miliar. Dana DID diprioritaskan untuk bidang pendidikan,” terangnya. (wed.adv*)

Keterangan Foto: Bupati Syahri Mulyo saat menerima penghargaan WTP dari Menkeu M Chatib Basri.

Tags: