Rendahnya harga susu sapi menjadi pembahasan dalam rapat Kepala Daerah dengan para SKPD Pemkot Batu.
Kota Batu, Bhirawa
Kepala Daerah Kota Batu memberikan perintah ke Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan (Distanhutnak) untuk turun langsung ke tiga Desa di Batu yang warganya banyak menjadi peternak sapi perah. Dalam Rapat SKPD di Pendopo Balaikota, Senin (27/6), diperintahkan agar SKPD mencari penyebab rendahnya harga susu sapi yang dijual masyarakat ke Koperasi Unit Desa (KUD).
Diketahui, tiga Desa yang warganya banyak berprofesi sebagai peternak sapi perah adalah Desa Toyomerto, Desa Brau, dan Desa Tlekung. Kemudian susu perah yang dihasilkan dijual oleh warga ke KUD setempat dengan harga Rp 4.300 per liter.
“Harga ini tentunya sangat rendah sekali. Seharusnya peternak bisa menjual susu murni yang dihasilkan dengan harga Rp7000 hingga Rp9000 per liternya,”ujar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, Senin (27/6).
Fakta harga susu yang rendah inilah yang mendasari Walikota Batu untuk memberikan instruksi khusus kepada Bagian Peternakan di Distanhutnak. Mereka diminta mencari tahu penyebab dari turunnya harga tersebut. Apakah harga yang rendah ini akibat kadar lemak susu yang rendah, ternak sapi yang tidak mendapatkan asupan konsentrat, atau ada penyebab lainnya.
“Pokoknya hari ini (kemarin-red) petugas Dinas terkait harus turun langsung ke desa, dan hari ini pula sudah harus ada laporannya,”tambah Punjul. Termasuk adanya solusi agar harga susu di tingkat petani bisa naik.
Pemkot juga siap memberikan bantuan jika para peternak membutuhkan alat pemerah susu ataupun alat pengolah susu. Termasuk jika peternak membutuhkan alat penyimpan susu murni sebelum peternak menyerahkannya ke KUD.
“Biasanya jika pemerahan terlambat, maka susu segar tidak bisa disetorkan karena KUD sudah tutup. Namun dengan adanya alat penyimpan ini maka kualitas dan mutu dari susu murni milik petani masih bisa tetap terjaga,” jelas Punjul.
Dan tak hanya kepada peternak, Pemkot juga akan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat petani yang tinggal di daerah pinggiran hutan. Karena mayoritas warga di sana memiliki penghasilan yang rendah.
Punjul mengatakan pihaknya juga memberikan perintah kepada SKPD terkait untuk melakukan komunikasi aktif dengan Lembaha Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat. Hal ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya dengan memanfaatkan potensi hutan. [nas]
