Pemkot Batu Butuh Keakuratan Data Warga Miskin

Wakil Wali Kota Batu-Ir H. Punjul Santoso SH MM

Kota Batu, Bhirawa
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu membutuhkan data akurat terkait jumlah dan keberadaan warga miskin di kota ini. Hal ini penting agar penanganan masyarakat miskin di kota ini bisa tepat sasaran.
Untuk itu Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Batu melakukan koordinasi untuk membuat satu pangkalan data kemiskinan terpusat.
Selama ini masing-masing instansi di Kota Batu memiliki data masing- masing terkait keberadaan warga miskin. Dan antara instansi satu dengan yang lain data kemiskinannya tidak sama.
Dikatakan Wakil Wali kota Batu-Ir H. Punjul Santoso bahwa data pasti terkait jumlah orang miskin itu sangat penting. Pasalnya, faktor kemiskinan adalah salah satu sektor yang terus diupayakan untuk dikurangi.
Untuk itu pihaknya menginstruksikan kepada Dinsos, Dispendukcapil, dan BPS Batu untuk berkoordinasi buna menyamakan data warga miskin yang ada.
“Kita akan membuat satu pangkalan data kemiskinan agar data terkait keberadaan orang miskin tidak bias,” ujar Punjul, Selasa (4/2).
Ia menjelaskan Pemkot Batu menganggarkan Rp1,5 miliar untuk program bedah rumah. Dana sebanyak itu akan digunakan untuk merenovasi 50 rumah selama tahun 2020.
Namun Pemkot juga tidak ingin anggaran terus naik karena berarti angka kemiskinan di Kota Batu juga naik. “Kami Akan terus berupaya agar angka kemiskinan turun. Kalau anggaran naik, berarti orang miskin semakin banyak. Jangan sampai terjadi begitu,” jelas Punjul yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah Kota Batu.
Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat Kota Batu pada 2019 yang dikeluarkan BPS Kota Batu, Garis Kemiskinan (GK) di Kota Batu terjadi kenaikan sebesar 7,28 persen dibanding tahun 2018.
Diketahui, GK di kota Batu yang semula 467.073 rupiah/per kapita/bulan menjadi 501.016 rupiah/per kapita/bulan pada 2019.
GK merupakan representasi dari jumlah Rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.
Sedangkan penduduk miskin (P0) Kota Batu selama dua tahun terakhir mengalami penurunan sebanyak 0.08 poin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Pada 2018 angkanya sebanyak 3,89 persen atau 7.980 penduduk miskin. Kemudian pada 2019, sebanyak 3,81 persen atau 7.890 penduduk miskin. [nas]

Tags: