Foto: ilustrasi
Kota Batu, Bhirawa
Pemkot Batu bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat kordinasi terkait pengadaan Program Daerah Agraria (Proda) di Kota Batu. Agar Proda tetap jalan, BPN dan Pemkot Batu membuat pendataan detil ke desa- desa terkait sertifikasi Proda. Diketahui, dalam setahun pemkot dan BPN bisa menyelesaikan 100 sertifikasi untuk setiap desa/kelurahan di Kota Batu.
“Dari hasil data jumlah dan jenis tanah yang akan disertifikasi, baru akan diketahui berapa besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Proda 2016 nanti,”ujar Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Wiwik Sukesih, Rabu (30/9).
Di Kota Batu terdapat 24 desa/ kelurahan yang bakal mengikuti program Proda. Karena Proda tak bisa dilaksanakan di tahun ini maka penyediaan anggaran Proda akan dilakukan pada 2016. Untuk menentukan besaran biaya yang dibutuhkan, Pemkot Batu bersama BPN sedang membuat pendataan detil terkait peserta Proda dan jenis tanah yang akan disertifikasi.
Dalam pendataan detil yang sedang dilaksanakan ini, akan dilakukan seleksi lagi untuk menemukan bidang tanah yang layak untuk mengikuti Proda. Maksudnya, pemilik tanah yang mengajukan Proda haruslah warga yang kurang mampu. Selain itu tanah yang akan disertifikasi harus benar-benar terbebas dari kasus atau permasalahan hukum.
“Selain harus tepat sasaran, pelaksanaan Proda di Kota Batu ini juga harus bersih dari pungutan alias gratis,”tambah Wiwik.
Dalam sisa waktu hanya tiga bulan menjadi alasan utama bagi BPN Kota Batu untuk menunda Proda di Kota Wisata ini. Akibatnya, anggaran Proda sebesar Rp 1,5 miliar telah dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang terdapat dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2015.
Pihak BPN menyatakan di tahun ini yang hanya menyisakan waktu Oktober, November, dan Desember, tidak mencukupi untuk melaksanakan Proda. BPN membutuhkan waktu lebih banyak untuk melaksanakan semua tahapan yang ada dalam proses sertifikasi tersebut. [nas]
