Pemkot Batu Realisasikan Program PATEN

Kota Batu, Bhirawa
Untuk mewujudkan pelayanan prima, Pemkot Batu akan melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN).
Berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja, kecamatan mampu melaksanakan pelayanan PATEN. “Setelah kita lakukan analisa, ternyata kecamatan mampu melakukan itu. Dengan PATEN, maka akan mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Kabag Organisasi dan Tata Laksana Rumah Tangga (Ortala), Imam Suryono kepada bhirawa, Kamis (2/10).
Dijelaskan, dengan pelayanan di tingkat kecamatan, maka diharapkan Pelayanan Prima di bidang administrasi  akan dapat diwujudkan. “Nanti setelah berjalan akan kita kaji dan analisa lagi, apakah perlu peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah SDM di kecamatan atau tidak,” terang Imam yang nota bene  mantan Kabag Pemerintahan tersebut.
Dikatakan, sebagai mantan Camat, Imam mengaku bahwa dengan pelayan PATEN, masyarakat akan diuntungkan. Selain itu juga diharapkan pelayanannya lebih cepat dan tepat waktu.
Dijelaskan, untuk mewujudkan pelayanan prima di seluruh SKPD, saat ini telah dilaksanakan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Ada beberapa hal yang direkomendasikan, diantaranya yaitu agar seluruh pimpinan SKPD memahami aturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya. “Setiap SKPD itu ada UU dan PP yang mengaturnya, seperti Bagian Pemerintahan ada UU Desa dan UU Otonomi Daerah, Dinas Pendidikan ada UU Sistem Pendidikan Nasional, dan seterusnya,” terang Imam.
4elain itu juga harus meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran, peningkatan sumberdaya aparatur, peningkatan kemampuan, disiplin dan tanggungjawab. “Tak kalah penting juga adalah harus perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kalau berjalan dengan bagus pasti pelayanan prima terwujud dan bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP),” tuturnya.
Untuk mewujudkan itu semua, fungsi pengawasan, baik pengawasan dari atasan langsung maupun inspektorat harus berjalan efektif.
Rencananya Bagian Ortala akan menggelar Lokakarya dan Workshop PP no 9 tahun 2011tentang Road Map Reformasi Birokrasi dengan melibatkan seluruh SKPD, DPRD, pakar dan kepala daeraha. [sup]