Wakil Wali Kota Blitar Drs Santoso MPd saat menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Timur pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Jatim di Grand City Surabaya, Rabu (18/4). [hartono]
Kota Blitar, Bhirawa
Berbagai prestasi dimiliki Pemkot Blitar, bahkan kini Pemkot Blitar kembali menerima penghargaan. Kali ini Pemkot Blitar menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk kategori Kota dari Gubernur Jawa Timur.
Selanjutnya Kota Blitar diikutkan maju di tingkat nasional kategori Kota mewakili Provinsi Jawa Timur. Di mana penilaiannya akan dilaksanakan pada 21 April 2018 mendatang dalam presentasi di Jakarta. Sedangkan untuk kategori Kabupaten tingkat Provinsi Jawa Timur diraih oleh Kabupaten Banyuwangi.
Penghargaan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Timur tersebut diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas kepada Wakil Wali Kota Blitar Drs Santoso MPd pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur di Grand City Surabaya, Rabu (18/4) kemarin.
Kepala Bappeda Kota Blitar Djatmiko Budi Santoso mengatakan untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2018 itu sebagai dasar penilaian adalah proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018. Yaitu mulai proses bottom up, top down, teknokratis, dan politis.
“Proses penyusunan RKPD tersebut dimulai dan dilakukan secara demokratis mulai proses musrenbang dari musyawarah tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan,” kata Djatmiko Budi Santoso.
Dari situ, lanjut Djatmiko, selanjutnya diakomodir masalah teknokratisnya melalui proses Forum Perangkat Daerah. Sedangkan terkait dengan politisnya, melalui proses pengajuan hasil reses DPRD. “Pembahasan RKPD itu di pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD,” ujarnya.
Djatmiko menambahkan, alur-alur itu harus teriintegrasi secara baik dengan proses e-Planingnya. Dari proses-proses tersebut ada keterkaitan, di mana program-program yang diusulkan itu harus terintegrasi dengan program prioritas provinsi dan nasional.
“Program yang diusulkan itu masuk prioritas apa tidak. Memang tidak semua kota/kabupaten mengakomodir prioritas provinsi maupun nasional, karena potensinya terbatas sesuai kemampuan masing-masih kota/kabupaten,” terangnya.
Lanjut Jatmiko, dalam menyusun RKPD berdasarkan isu-isu strategis berdasarkan evaluasi RKPD 2016. Selanjutnya dari isu strategis tersebut, program prioritas apa yang akan dimunculkan.
“Ada beberapa program prioritas yang dimunculkan di RKPD 2018, yang mana program prioritas itu untuk bisa tercapai secara efektif dan efisien terkait dengan penganggaran. Jadi tidak semua program harus kita biayai, namun yang skala prioritas yang kita utamakan, karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Bahkan dikatakannya dari prioritas penganggaran dan juga program prioritas tersebut, untuk bisa mencapai efektivitas dan efisiensi perlu inovasi.
“Inovasi apa yang dilakukan pada 2018 ini, untuk mempercepat capaian program prioritas untuk bisa mempercepat capaian Visi Misi dari RPJMD Kota Blitar 2016-2021,” ujarnya lagi.
Disampaikan Djatmiko, dari pembangunan partisipatif yang dinilai terkait dengan kondisi makro yaitu terkait dengan indek pembangunan manusia.
“Penilaian kita terkait dengan indek pembangunan manusia. Dari situ komitmen pemerintah daerah terhadap indek pembangunan manusia ada tiga faktor yaitu, kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat,” paparnya.,
Sementara partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan sampai evaluasi selama ini, bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD melalui musrenbang dari musyawarah tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.
“Program perencanaan itu mulai dari bottom up, yaitu program usulan mulai musyawarah tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Dari situ berapa aspirasi yang bisa diakomodir Pemkot Blitar melalui program kegiatan 2018,” imbuhnya. [htn,adv]
