Pemkot Cegah 213 Sekolah Gelar PTM agar Tak jadi Kluster Baru

Supomo

Surabaya, Bhirawa
Sebanyak 213 sekolah negeri dan swasta di Kota Surabaya sudah menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas sejak beberapa waktu lalu. Sebanyak 213 sekolah itu terdiri dari 112 SD dan 101 SMP. Mereka menggelar PTM terbatas setelah lolos asesmen dan sudah menggelar simulasi PTM.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo, awalnya PTM terbatas dilakukan untuk jenjang SMP mulai 6 September 2021. Seminggu kemudian, PTM jenjang SMP bertambah. Selanjutnya, mulai 20 September 2021, PTM terbatas mulai dilakukan pada jenjang SD. Total SD yang menggelar PTM terbatas mulai Senin sebanyak 112 sekolah, baik negeri maupun swasta. Sedangkan jenjang SMP 213 sekolah.
“Jumlah ini terus bertambah dan dinamis seiring selesainya asesmen karena yang diasesmen sekarang ada sekitar 161 sekolah,” kata Supomo di ruang kerjanya, Kamis (23/9).
Supomo memastikan pelaksanaan PTM itu dilakukan dengan menerapakan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat dan tidak mau berburu – buru membuka PTM sebelum lolos asesmen. Sebab, dia tidak ingin PTM itu menimbulkan klaster baru di Kota Surabaya.
Untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan, Dinspendik menugaskan Tim Satgas Mandiri sekolah beserta Kepala Sekolah, untuk selalu melakukan pemantauan dan pengamatan kepada siapapun yang masuk dan ada di sekolah.
“Kalau ada tanda – tanda tidak sehat, maka pihak sekolah wajib melakukan tindakan – tindakan dan meminta yang bersangkutan tidak beraktivitas di sekolah. Jadi, kalau dia guru bisa mengajar online dari rumah, dan kalau siswa kita minta untuk mengikuti Daring dari rumahnya,” katanya.
Supomo juga memastikan, setiap sekolah diminta untuk melakukan evaluasi harian dan hasil evaluasi itu dikirimkan kepada Dispendik Surabaya. Dalam laporan evaluasi itu, harus dilaporkan semua hal tentang kondisi sekolah selama sehari, terutama soal penerapan Prokesnya di sekolah.
“Nah, evaluasi harian itu kita sampaikan kepada para pakar. Biasanya kita rapat bersama pakar seminggu sekali untuk mengevaluasi PTM ini. Biasanya, pakar ini juga datang ke sekolah-sekolah untuk memantau langsung, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan PTM itu dan bisa lebih tepat dalam mengevaluasi,” jelas Sopomo.
Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) itu bersyukur karena berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan PTM selama dua pekan ini lebih, tidak ditemukan hambatan apapun. Ia memastikan pihak sekolah mampu menerapkan Prokes yang ketat kepada anak didiknya. Para siswa juga disiplin dalam menjalankan Prokes itu.
“Namun, kadang masih ada siswa yang maskernya melorot, sehingga langsung diingatkan oleh Satgas Mandiri. Jadi, terkadang siswa itu lupa, sehingga kami ingatkan. Yang lain alhamdulillah sudah sesuai Prokes,” tandasnya. [iib]

Tags: