Suasana Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan.
DPRD Surabaya,Bhirawa
Komsis D meminta agar pihak Pemkot Surabaya mengefektifkan verifikasi masyarakat miskin yang berobat di Puskesmas, dan segera didaftarkan langsung ke program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran(BPJS Kesehatan PBI).
“Saat ini masih ada anggaran Rp34 miliar yang belum terserap di Dinkes. Kalau dikonversikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan PBI bisa mengkaver setidaknya 250 ribu orang. Dan kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang belum terdaftarkan di BPJS Kesehatan PBI, karena verifikasi oleh Pemkot lambat,” terang ketua Komisi D, Agustin Poliana, Selasa(20/12).
Lebih lanjut Titin menjelaskan, pembiayaan kesehatan masyarakat miskin di Surabaya memang dikaver dua lini, pertama BPJS Kesehatan PB dan pemakai SKTM. Setiap masyarakat miskin yang memeriksakan kesehatan di Puskesmas, ujarnya, akan otomatis akan terdata.
Bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan PBI, lanjut Titin-sapaan akarab ketua Komisi D ini, akan dikaver Pemkot Surabaya dengan menggunakan SKTM. Namun sistem ini, lanjutnya, masih harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak kelurahan.
“Hingga belum pasti juga apakah pemegang SKTM akan dikaver Pemkot, karena jika verifikasi menyatakan lain, juga bisa dibatalkan. Itupun butuh waktu seminggu,” terangnya.
Selain itu, kata kader PDIP ini, pembiayaan sisten SKTM lebih memakan biaya besar dari pada BPJS Kesehatan. Menurutnya pembiayaan kesehatan pemegang SKTM bisa mencapai Rp5 juta per orang.
Atas kondisi ini, pihak Komisi D meminta agar setiap masyarakat miskin yang berobat di Puskesmas langsung didaftarkan ke BPJS Kesehatan PB. Dengan pengikutsertaan BPJS, ujar Titin,, Pemkot hanya menanggung Rp25 ribu per orang per bulan untuk iuran BPJS Kesehatan PBI.
“Nah kalau sisa anggaran kita semisal Rp43 miliar, itu justru bisa menanggung 250 ribu orang untuk kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Ini akan menyelesaikan banyak masalah,” tegasnya.
Untuk itu dalam evaluasi kinerja dengan Dinkes Surabaya kemarin, Komisi D meminta agar pihak Pemkot segera mengkoordinasikan semua unsurnya hingga masyarakat miskin bisa terkaver BPJS secepat mungkin.
“Sebenarnya tinggal koordinasikan antara Bapemas KB sebagai tupoksi penanganan masyarakat miskin dengan Dinkes sebagai pemeganganggaran dan kelurahan sebagai pemverifikasi data. Kita minta pak Sekkota segera melakukan koordinasi ini,” tutupnya. [gat]
