Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko bersama para Pejabat Eselon 2 saat menggelar pertemuan dengan LAN-RI dalam Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, Rabu (10/10).
Kota Batu, Bhirawa
Manajemen kinerja dalam pemerintahan Kota Batu dituntut untuk diterapkan secara konsisten. Selain itu semua instansi pemerintah yang ada harus fokus mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan bisa memenuhi harapan masyarakat.
Evaluasi ini diberikan langsung Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI saat menggelar rapat bersama para Pejabat Pemkot Batu di Balaikota Among Tani Kota Batu, Rabu (10/10).
“Ada lagi permasalahan umum yang harus diperbaiki dalam reformasi birokrasi. Antara lain, belum ada sinergitas dalam tata hubungan internal instansi pemerintah. Selain itu penerapan tekonolgi informasi atau IT di pemerintahan juga masih bersifat parsial sehingga belum ada integrasi sistem yang lebih efektif dan efisien,”papar Erna Irawati,S.Sos,M.Pol.Adm selaku Kepala Pusat analis Kebijakan LAN RI, Rabu (10/10).
Dalam rapat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bersama Wali Kota Batu dan para pejabatnya, Erna menjelaskan bahwa pelayanan publik belum bisa memenuhi harapan masyarakat diakibatkan beberapa hal. Antara lain, pelayanan perijinan masih belum mampu memenuhi kriteria cepat, murah, adil, ramah, dapat dipercaya, jelas, transparan, bebas pungli, dan memiliki kekuatan hukum yang pasti. Untuk itu Pemerintah Kota Batu harus mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menutupi kekurangan tersebut.
Ke depan, LAN RI berharap agar Pemkot Batu memperhatikan beberapa prinpsip Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. Yaitu, meneruskan dan meningkatkan langkah yang sudah baik, menerjemahkan prioritas utama Pemerintah Baru, mengoperasionalkan RPJMN 2015-2019.
“Selain itu dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi ini juga ahrus diperkaya dengan isu-isu strategis baru, serta menyempurnakan strategi implementasi yang telah ada,”tambah Erna.
Menyikapi hal ini, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyatakan bahwa Pemkot Batu telah siap menerapkan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan sudah dimilikinya Rencana Strategi (Renstra) dalam menerjemahkan reformasi birokrasi.
“Tadi dari ibu Erna dari LAN-RI juga telah menilai bahwa renstra kita on the track atau siap dijalankan. Sekarang tinggal langkah dari SKPD (sekarang OPD) untuk mengisi renstra tersebut dengan program yang sesuai,”ujar Dewanti ditemui usai rapat.
Agar tujuan dari Renstra ini tercapai, kata Dewanti, maka dituntut adanya kredibilitas dari para ASN Pemkot Batu dalam memberikan pelayanan publik. Apalagi saat ini antara Kepala Daerah dan ASN Pemkot Batu sudah memiliki mindset atau pola pikir yang sama dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan reformasi birokrasi. [nas]
