Gubernur Jatim, Dr. Soekarwo menyerahkan penghargaan terkait Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) terbaik dari Pemerintah Provinsi Jatim kepada Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum pada saat Upacara Hari Otonomi Daerah XXII di halaman kantor Gubernur Jatim, Jumat (27/4).
Kota Madiun, Bhirawa
Sesuai realitanya, ternyata penyelenggaraan Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2016 terbukti baik. Misalnya, sejumlah indikator penyelenggaraan pemerintahan memenuhi standar yang ditentukan. Capaian ini mengantarkan Kota Madiun meraih penghargaan terkait Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) terbaik dari Pemerintah Provinsi Jatim.
Penghargaan diterima langsung Wali Kota, H. Sugeng Rismiyanto, SH.M.Hum saat Upacara Hari Otonomi Daerah XXII di Halaman kantor Gubernur Jatim, Jumat (27/4). Kota Madiun berhasil meraih penghargaan atas prestasi kinerja status sangat tinggi dengan skor 3,2399. Capaian ini mengantar Kota Madiun berada diperingkat 25 Nasional dengan atribut dua bintang.
“Ini merupakan satu upaya Pemkot Madiun dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Yang jelas, ini harus disyukuri dan jangan takabur,” kata Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, usai penghargaan.
Menurut Wali Kota Madiun, penghargaan LPPD itu, merupakan hasil kerja bareng semua pihak. Mulai seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, TNI-Polri hingga masyarakat. Tanpa didukung semua OPD, mustahil penyelenggaraan pemerintah dapat maksimal. Begitu juga dengan TNI-Polri. Keamanan merupakan faktor penting berjalannya suatu pemerintahan. DPRD juga turut berperan dengan pengawasan yang baik selama ini.
“Ini penghargaan kita semua. Semoga sinergitas yang terjalin baik selama ini terus ditingkatkan demi keberlangsungan pemerintahan daerah yang baik dan lebih baik lagi,”terang orang nomor satu di Pemkot Madiun ini berharap.
Wali Kota Sugeng Rismiyanto, berharap agar OPD tidak cepat berpuas diri. Namun, menjadikan penghargaan sebagai pelecut semangat ke depan. Apalagi, penghargaan ini merupakan penilaian tahun anggaran 2016. Wali Kota berharap penghargaan kembali diraih untuk tahun anggaran 2017, 2018, dan seterusnya. “Penghargaan merupakan bonus. Prinsipnya kinerja pemerintahan berdasar kesejahteraan masyarakat,”ungkapnya. [dar]
