Wali Kota Malang, HM.Anton saat berdialog dengan siswa SMA Selasa (5/4) kemarin.
Kota Malang, Bhirawa
Penyerahan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), kepada Provinsi tampaknya akan mengalami kendala. Pasalnya tidak semua daerah legowo jika SMA dan SMK di kelola Provinsi. Daerah yang menolak salah satunya adalah Kota Malang. Wali Kota Malang, HM Anton, dengan tegas menolak pelimpahan pengelolaan SMA dan SMK kepada Provinsi.
Bahkan dalam waktu dekat, walikota yang kerap disapa Abah Anton itu, akan menyampaikan surat keberatan itu kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
“Saya tidak mau SMA dan SMK diambil alih Provinsi, dengan berbagai cara saya berupaya mempertahankan agar jangan sampai kewenangan itu, masuk ke Provinsi,” ujar Abah Anton, usai melakukan sidak Ujian Nasional di sejumlah sekolah Selasa (5/4) kemarin.
Pihaknya beralasan pengelolaan SMA dan SMK di Kota Malang telah berjalan dengan baik, bahkan prestasinya sudah diakui hingga tingkat internasional, makanya tidak perlu dilakukan pengambil alihan.
“Yang jadi pertanyaan apakah nanti kalau dipindah ke Provinsi jadi jauh lebih baik? siapa yang berani menjamin. Makanya saya akan membuat surat protes ke Pak Gubernur,” tegasnya.
Patut diketahui, Kementerian Pendidikan sedang mengupayakan agar tingkat sekolah menengah atas dikelola oleh Provinsi, dengan alasan agar pemerintah kabupaten/kota bisa fokus pada pendidikan dasar hingga menengah pertama.
Nantinya, juga akan ada pengalihan aset jika sekolah SMA dan SMK Negeri jadi dikelola provinsi. Pada 2017 proses penyerahan itu harus dilakukan. Namun Kota Malang, bersiteguh untuk mempertahankan SMA dan SMK tetap dikelola sendiri, dengan berbagai alasan. Salah satu alasanya adalah masukan dari para guru, yang enggan di pindah antar daerah.
“Kalau dikelola Provinsi nanti ada mutasi guru antar daerah. Ini akan ada masalah tersendiri, makanya kami dalam waktu dekat ini akan segera bersurat ke Pak Gubernur,” pungkasnya. [mut]
