Pemkot Mojokerto Didemo PKL Alun-alun

Kota Mojokerto, Bhirawa
Puluhan Pedagang Kaki Lima ( PKL) Alun-alun Kota Mojokerto berunjuk rasa di Depan Perkantoran Pemkot Mojokerto, Senin (24/11) kemarin. Mereka menolak penggusuran lokasi usaha, terkait sterilisasi area alun-alun dari aktivitas pedagang sektor informal.
Para PKL menggelar orasi di depan Kantor Pemkot Mojokerto, sembari membentangkan spanduk dan berbagai tulisan bernada protes. Aksi demo yang dimotori LSM Komite Aksi Bersama Rakyat (Kobar) dikawal sejumlah aparat Polres Mojokerto.
”Teman-teman PKL menolak penggusuran. Kami menuntut perlindungan hukum atas keberadaan PKL. Karena penggusuran PKL tanpa solusi sama saja mematikan lahan penghasilan PKL. Ini yang kami lawan,” cetus Toyek, Koordinator Kobar.
Mereka juga menuntut revisi Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang penataan PKL sudah tak relevan lagi. Harus dilakukan revisi agar hak-hak PKL tak dikebiri. Diingatkan, sebelum dan setelah revitalisasi alun-alun, PKL berniaga di lokasi itu. Namun dalih sterilisasi mengharuskan PKL digusur. ”Akibat lebih jauh PKL sekarang kehilangan pekerjaan. Mereka mengaku ngotot bertahan di alun-alun karena lokasi publik lainnya di Kota Mojokerto sudah dipenuhi PKL.
Sementara itu, perwakilan pedagang dan LSM yang berdialog dengan Asisten I Sekkota, Maryono kembali dengan tangan hampa. ”Kita tak diberi solusi. Tapi kita akan tetap bertahan, meski harus kembali berhadap-hadapan dengan Satpol PP,” kata Nurhadi, aktivis LSM buruh yang mengadvokasi PKL alun-alun.
Sikap ngotot Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Mojokerto membuka dagangan kendati dibawah ancaman penggusuran dan penindakan aparat Satpol PP, tak mendapat respon positif kalangan Dewan setempat. Sebaliknya, para legislator daerah ini menyatakan mendukung penuh langkah Pemkot Mojokerto mensterilkan kawasan alun-alun dari segala aktivitas dagang sektor informal.
”Alun-alun Kota Mojokerto harus steril dari PKL. Konsep Alun-alun sudah jelas, untuk sarana rekreasi keluarga sekaligus paru-paru kota serta steril dari aktivitas dagang. Ini sudah final,” kata Sekretaris
Komisi II (perekonomian dan pembangunan) DPRD Kota Mojokerto menanggapi aksi demo itu.
Menurut Sonny, sapaan politisi Partai Golkar itu, jika wajah Alun-alun kembali diwarnai ratusan PKL, seperti potret sebelum tahun 2013, maka terjadi kemunduran. ”Kita tak ingin alun-alun kumuh jilid II muncul lagi,” cetusnya.
Akhir tahun 2012, sekitar 210 PKL yang berjejal di Alun-alun Kota Mojokerto direlokasi ke kawasan perdagangan kawasan Benteng Pancasila (Benpas). Kocek APBD terkuras tak kurang dari Rp5 miliar untuk pendirian blok-blok PKL di kawasan itu.
Relokasi ratusan PKL ke Benpas terjadi atas kesepakatan para PKL dengan Pemkot. Mereka (PKL) sepakat tak akan kembali lagi ke alun-alun. Jadi sudah final. Kalau kini tumbuh lagi PKL alun-alun, lanjut Sonny, harus dipertanyakan, mereka itu PKL yang mana lagi. ”Karena PKL alun-alun sudah pindah ke Benpas,” tukasnya.
Dewan, ujar Sonny, menyakini, para PKL yang kini berdagang di alun-alun merupakan pelaku baru. ”Apakah mereka warga Kota Mojokerto atau pekerja di sektor informal, seperti penjual es oyen. Ini perlu ditelisik lebih jauh. Makanya kalau yang demo itu pekerja, ya atas dorongan juragannya,” tekan dia. [kar]