Pemkot Mojokerto Terus Tertibkan Reklame Liar

Langkah peneriban reklame ilegal yang digelar satpol PP Kota Mojokerto. [kariyadi/bhirawa]

Mojokerto,Bhirawa
Pemkot Mojokerto memberikan atensi serius terhadap keberadaan reklame. Setelah menemukan dan menebang puluhan papan reklame liar, pemkot akan kembali menginventarisir keberadaan media iklan visual kategori identitas bangunan.
Diperkirakan, reklame tersebut juga banyak yang belum mengantongi legalitas maupun masa berlaku izin telah habis alias bodong.
Kabid Pelayanan Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto M. Zaini, menjelaskan, pihaknya bersama tim gabungan akan kembali estafet untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan reklame kategori identitas bangunan.
Mengingat, papan yang menempel pada toko maupun bangunan tersebut juga harus mengantongi izin. “Seluruh jenis reklame itu harus berizin, salah satunya termasuk identitas bangunan. Bisa berupa papan nama toko atau selain itu,” terangnya.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, setidaknya ada tiga jenis tahapan izin yang harus dipenuhi.
Antara lain adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hanya diwajibkan bagi reklame yang memiliki konstruksi bangunan. Selain itu, pemilik juga harus melalui izin pengelolaan reklame dan juga izin materi.
“Meski tidak ada konstruksi, minimal harus mengurus izin materi. Walaupun hanya papan nama toko, karena itu komersial juga,” paparnya.
Oleh karena itu, setelah ini, petugas akan kembali turun untuk mendata ulang seluruh reklame kategori identitas bangunan. Selain DPMPTSP, penyisiran juga melibatkan tim gabungan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto.
Pasalnya, selain tertib peizinan, langkah itu juga bertujuan untuk mendongkrak pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat, reklame identitas toko juga berkewajiban untuk membayar pajak. Bahkan, jika berdiri di atas lahan aset milik pemerintah, pemilik juga dibebankan retribusi sewa tanah.
“Sesuai arahan Bu Wali (Ika Puspitasari), nanti akan kita data izin sekaligus pajaknya juga,” tandasnya. Jika diketahui masa berlaku izin telah mati, maka pemilik diberikan waktu 7 hari untuk melakukan pembongkaran mandiri.
Jika tidak dilakukan, maka petugas Satpol PP yang akan turun untuk melakukan tindakan pembongkaran paksa setelah dilayangkan peringatan tertulis. Seperti yang dilakukan sebelumnya terhadap puluhan reklame permanen yang tidak memiliki izin dan tanpa diketahui pemiliknya.
Mantan Kabid Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mojokerto ini. menambahkan, keberadaan reklame kategori identitas bangunan diperkirakan lima kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan reklame permanen.
Sebelumnya, DPMPTSP mencatat terdapat 121 titik reklame di Kota Mojokerto. Dari jumlah tersebut 54 di antaranya diketahui bodong alias tidak memiliki izin.
“Kalau nanti kembali ditemukan tidak berizin, Satpol PP yang akan menindak sesuai SOP (standar operasional prosedur),” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, mulai akhir 2019 dan awal tahun ini pemkot getol melakukan penebangan reklame liar. Terutama yang dianggap membahayakan serta tanpa diketahui pemiliknya.
Sebelumnya, korps penegak peraturan daerah (perda) telah menertibkan dengan memasang papan peringatan di 54 titik reklame yang terindikasi tak berizin.
Namun, hingga batas waktu 27 Desember 2019 lalu, hanya 30 orang yang mendatangi kantor Satpol PP Kota Mojokerto untuk melakukan konfirmasi kepemilikan. Sedangkan 24 reklame lainnya secara bertahap dilakukan pembongkaran paksa. [kar]

Tags: