Pemkot-Panwas Ribut Personel dan Anggaran

DPRD Surabaya,Bhirawa
Selain bergeming meminta penambahan anggaran pengawasan Pilkada, Panwaslu Surabaya ternyata juga dibelit masalah kekosongan personel bantuan dari PNS.
Ketua Panwaslu Surabaya, wahyu Hariyadi menyebut enam personel PNS yang diajukan  Pemkot ternyata tiga orang diantaranya menyatakan mundur karena tidak siap.
Dalam hearing dengan Komisi A(25/5) Wahyu juga menegaskan pengunduran diri tiga personel PNS tersebut bukan disebabkan tekanan dari pihak Panwas akibat ketidakcocokan.
“Kami tidak mengembalikan(tiga personel PNS), tetapi yang dikirim ke kami mengaku tidak siap, sehingga kami lebih baik mengembalikan daripada kesannya kami memaksa, karena malah tidak bisa bekerja secara maksimal, dari 5 orang yang kami kembalikan 3 orang,” ujar Wahyu dalam hearing yang dihadiri oleh Kabakesbangpolinmas, Soemarno dan Kabid Binmas Polrestabes Surabaya.
Untuk itu Wahyu meminta kepada Pemkot Surabaya untuk segera mengirimkan kembali personil pengganti, utamanya untuk posisi bendahara karena hingga saat ini pihaknya tidak bisa mencairkan anggaran yang telah fix sesuai KUA-PPAS yakni sekitar Rp5 miliar lebih.
“Sampai saat ini posisi bendahara masih kosong dan kami belum bisa mencairkan anggaran yang sudah fix yakni sekitar 5 miliar itu, ini kan sama aja dengan bohong ini,” pungkasnya kecewa.
Sementara , Soemarno kepala Bakesbang Linmaspol Kota Surabaya mengatakan jika Pemkot Surabaya tidak pernah ada niat untuk menghambat pencairan anggaran untuk Pilwali karena penandatanganan dana hibah sudah dilakukan.
“Nota hibahnya kan sudah ditandatangani, jadi sudah beres, sesuai KUA-PPAS senilai Rp5 miliar lebih itu sudah selesai, tinggal dicairkan, untuk tambahannya ya nanti dibicarakan lagi,” jawabnya.
Terkait pengembalian 3 tenaga PNS Pemkot Surabaya oleh Panwaslu Surabaya, Sumarno mengatakan jika Pemkot Surabaya akan sesegera mungkin memberikan penggantinya.
“Sebenarnya bukan 3 tetapi Pemkot telah memberikan 6 personil, namun karena persoalan tidak seirama dengan Panwaslu sehingga beberapa orang dikembalikan, ini hanya soal penyesuaian saja, dan kami agar segera memberikan gantinya, kalau perlu bicara hari, atau jam,” katanya.
Terkait personel PNS untuk sekretariat Panwaslu, wakil ketua Komisi A Adi Sutarwijono yang memimpin rapat meminta kepada Pemkot Surabaya untuk tetap mensuport karena sangat erat kaitannya dengan legalitas penyelenggaraan Pemilu.
“Harusnya, personil yang disajikan Pemkot dan Panwaslu itu bisa saling menyesuaikan, karena ini persoalannya hanya personality, namun intinya pemkot harus segera mensuport agar jalannya Pemilu tidak cacat hukum, karena ini persoalan teknis di administrasi dan menyangkut soal personil atau SDM ini lebih menjadi domain Pemkot yang mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi jalannya penyelenggaraan pemilu,” pintanya.
Namun Awi juga meminta kepada Panwaslu untuk tidak banyak menuntut soal personil PNS yang dikirim oleh Pemkot untuk menempati beberap posisi di sekretariat Panwaslu Surabaya, tetapi lebih kepada saling menyesuaikan diri.
“Saya minta Panwaslu untuk tidak terlalu banyak menuntut, sehingga segera didapatkan personil yang pas, utamanya untuk posisi bendahara, asal personil tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan termasuk harus bersertifikat dan lain lain,” tandasnya.
Sementara terkait dengan pengamanan , saat hearing kemarin Polrestabes meminta tambahan anggaran senilai Rp17 miliar, yang awalnya Rp10 miliar menjadi  Rp27 miliar.
Hal ini disebut Soemarno bahwa Pemkot Surabaya masih mengacu kepada anggaran sesuai KUA-PPAS. “Terkait aggaran keamanan di KUA-PPAS setahu saya yang sudah fix, dan nilainya sekitar 13 miliar untuk 3 intitusi yakni Polrestabes, Pelabuhan dan Korem, namun jika ternyata ada pengajuan tambahan anggaran, maka harus dibicarakan lagi,” jelasnya.
Sedangkan Panwaslu sendiri masih tegas meminta tambahan menjadi Rp 9.8 miliar. Angka Rp7,8 miliar, lanjut Wahyu adalah penetapan sepihak dari Pemkot.
“Tim anggaran tiba-tiba menyetujui angka seperti itu, sementara kami tidak pernah diajak bicara, lantas bagaimana kami bisa menanggapi, karena yang kami ajukan nilai 9,8, sehingga sisa yang belum di setujui adalah 4,8 bukan separuhnya yakni 2,8, ancaman mogok tetap berjalan, belum kami cabut jika dana tersebut tidak dikabulkan,” tegasnya. [gat]