Walikota Habib Hadi tunjukkan petani wisata baru di Mayangan.
Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo melalui anggaran APBN berencana membangun wisata anyar di kawasan pesisir Mayangan. Untuk memuluskan rencana tersebut, Wali Kota Hadi Zainal Abidin bersama Wawali Muhammad Soufis Subri menemui puluhan warga di Kelurahan Mayangan dan Sukabumi yang terdampak rencana pembangunan tersebut.
Sejumlah area di kawasan Mayangan bakal disulap menjadi tempat wisata yang apik. Terdapat masjid apung, air mancur, ruang terbuka hijau (RTH), lapangan futsal, kios kuliner, taman tematik hingga tempat pembuangan sampah sementara. Dana sebesar Rp30 M disiapkan untuk mega proyek penanganan kawasan kumuh.
Visi penanganan dan pengembangan kawasan Mayangan antara lain penanganan permukiman kumuh nelayan; pengembangan RTH dan fasilitas umum (fasum), pengembangan RTH dan pendistrian, pengembangan kawasan wisata mangrove. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Permukiman Agus Hartadi, Minggu (24/3) kemarin.
Sosialisasi peningkatan kawasan kumuh sudah dilakukan sejak 20 September 2018 lalu. “Kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjanjikan dana Rp 30 M. Kami akan menjalankan sesuai aturan yang ada, segala sesuatunya kami tidak ingin keluar dari rel,” tegasnya.
Saat menemui warga di Pendopo Kecamatan Mayangan, Habib Hadi menyampaikan harapannya jika rencana pembangunan bisa berjalan sesuai harapan. Dan mewaspadai adanya informasi dari pihak luar yang menambah-nambahi, untuk itu diperlukan pemahaman masyarakat karena rencana ini memerlukan perluasan area.
Program pembangunan wisata ini sendiri bakal digarap selama tiga tahun. Mulai tahun 2019 ini hingga tahun 2021 mendatang. Pembayaran ganti untung akan diserahkan pada akhir 2019. “Alhamdulillah ini semua dananya dari APBN, karena APBD kota akan fokus untuk pembangunan rumah sakit baru,” kata Habib Hadi.
Pada 2019 yang digarap adalah kawasan Sukabumi. Untuk tahun 2020, zona dua di utara jalan sekaligus pembebasan utara jalan. Nah, di tahun 2021 baru relokasi rumah-rumah di selatan sampai masuk ke kedalaman 25 meter. Selain itu, di pemukiman warga yang tidak kena dampak, akan diperbaiki. Baik jalan, drainase hingga persampahan. Habib Hadi memberikan penjelasan secara detail melalui masterplan yang telah dibuat oleh tim kluster 8 Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).
Walikota Hadi mengingatkan kepada warga bahwa apa yang mereka tempati saat ini adalah tanah milik negara dan tidak dilengkapi dengan sertifikat. Habib Hadi juga menegaskan agar warga tidak terpengaruh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghalang-halangi rencana pemerintah tersebut. “Program ini bukan merampas hak warga. Saya melindungi sampean dengan cara bagaimana sampean bisa mendapat hak yang sesuai dari ganti untung itu. Saya yang menjamin itu,” tandasnya.
Apa yang dilakukan pemerintah, adalah untuk mewujudkan Kota Probolinggo lebih bagus lagi. Dan, yang akan merasakan dampaknya juga masyarakat Kota Probolinggo dan mereka yang datang berwisata ke kota ini. Habib Hadi berharap, tidak ada orang yang membuat opini, tambahnya. [wap]
